Bogor - Indonesia mendukung penuh kehadiran Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dalam upayanya mempercepat pembangunan di negara-negara Asia. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus melangsungkan kerja sama dengan AIIB di masa mendatang.

 

Hal itu merupakan salah satu poin yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada delegasi AIIB yang berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin, Senin, (12/3).

 

“Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri dari lembaga yang beroperasi sejak 16 Januari 2016 itu. Saat ini, Indonesia diketahui juga termasuk salah satu pemegang saham terbesar di dalam AIIB,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai pertemuan tersebut.

 

Indonesia mendapatkan salah satu pendanaan bersama tiga negara lainnya di awal beroperasinya AIIB. Proyek pertama Indonesia yang didanai itu ialah program peningkatan permukiman kumuh nasional dengan biaya sebesar USD 216 juta.

 

"Indonesia mendapatkan proyek pertama di dalam operasi mereka. Yaitu proyek National Slum Upgrading Program. Mereka memasukkan dana sebesar USD 216 juta, bersama dengan lembaga-lembaga multilateral yang lain," jelasnya.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memberikan keterangan seusai pertemuan dengan delegasi AIIB.

 

Di tahun 2017, Indonesia dan AIIB kembali bekerja sama di dalam dua proyek. Proyek pertama ialah pembangunan infrastruktur daerah yang mencakup penyediaan air bersih dan sanitasi, penanganan banjir, pengelolaan limbah, serta penataan lingkungan kumuh. Proyek ini berjalan dengan biaya USD 100 juta.

 

Sedangkan pada kerja sama yang kedua di tahun lalu, Pemerintah menjalankan proyek yang disebut dengan Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) dengan dana sebesar USD 125 juta.

 

Proyek ini dimaksudkan sebagai program jangka panjang pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam hal pengelolaan bendungan di Indonesia.

 

"Dam Operational Improvement and Safety Project ini untuk memelihara dan merehabilitasi dam-dam yang telah dibangun sebelumnya. Bukan untuk membangun yang baru," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, yang juga turut memberikan keterangan di tempat yang sama.

 

Menteri Basuki melanjutkan, saat ini pihaknya tengah mengusulkan agar sejumlah proyek irigasi di Indonesia dapat dimasukkan ke dalam agenda kerja sama antara Indonesia dengan AIIB.

 

Menurutnya, dengan akan selesainya pembangunan bendungan yang memang menjadi program pemerintah, diperlukan tindak lanjut untuk pemanfaatan bendungan dimaksud agar lebih dapat dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat.

 

"Ada beberapa dam yang sedang kita bangun yang mulai tahun 2018 ini sudah ada yang selesai. Tentu harus dilanjutkan dengan pembangunan untuk memanfaatkan air di waduk-waduk. Sebagian sudah kita siapkan dengan APBN, tapi ini akan selesai lebih banyak lagi sehingga kita ajukan ke Bappenas untuk bisa diajukan ke AIIB," tuturnya.

   

BACA JUGA :