Jakarta - Proses rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum dan rumah penduduk pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berlanjut.

 

Data sementara rumah yang rusak saat ini sebanyak 31.991 unit sudah terverifikasi rusak berat dimana dari jumlah itu sebanyak 20.546 unit di Pulau Lombok sudah dikeluarkan SK Bupatinya dan 2.477 unit di Pulau Sumbawa dalam proses pendataan dan pembuatan SK Bupati setempat.

 

Diantara rumah-rumah yang mengalami kerusakan terdapat pula rumah pegawai Kementerian PUPR yang tersebar di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Tengah. 

 

Jumlahnya sebanyak 117 unit terdiri dari 66 unit mengalami rusak ringan, 34 unit rusak sedang dan 17 unit rusak berat.

 

Untuk membantu meringankan beban pegawai yang menjadi korban bencana gempa, Korpri unit Kementerian PUPR memberikan bantuan atau tali asih berupa uang sebesar Rp 20 juta bagi yang rumahnya rusak berat, Rp 8 juta untuk rusak sedang, dan Rp 2,75 juta untuk rusak ringan.

 

Penyerahan dilakukan Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti di Kota Mataram, NTB, Jumat 7 September 2018.

Sekjen PUPR Anita Firmanti menyampaikan bahwa bantuan agar bisa digunakan untuk membangun atau memperbaiki rumah yang rusak. Pemerintah menghimbau agar rumah yang dibangun adalah rumah tahan gempa salah satunya rumah instan sederhana sehat (Risha).

 

“Teknologi rumah tahan gempa lainnya boleh saja digunakan namun harus menunjukan hasil ujinya kepada Kementerian PUPR,” kata Anita Firmanti.

 

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di NTB mengenai konsep dan pengaplikasian Risha, Kementerian melakukan sosialisasi melalui beragam media seperti TV dan radio lokal dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana NTB.

 

Pasokan material secara bertahap telah disiapkan oleh Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Provinsi NTB dengan membangun depo bangunan di Kecamatan agar dalam penyediaan material konstruksi, dalam jumlah cukup dan harga terjangkau.

 

   

BACA JUGA :