Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 sebanyak adalah 25,95 juta jiwa, turun menjadi 630 ribu jiwa dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta jiwa. Turun 1,82 juta jiwa dibandingkan Maret 2017 sebesar 27,77 juta jiwa.

 

Persentase kemiskinan menururn menjadi 9,82 persen pada Maret 2018 dari 10,12 persen pada September 2017 atau dari 10,64 persen pada Maret 2017.

 

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat menjelaskan, capaian ini menurut BPS disebabkan bantuan sosial (Bansos) tunai meningkat 87,6 persen.

 

Jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017 sebanyak 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan meningkat hingga 10 juta KPM tahun 2018. Pada tahab I Bulan Februari dan tahab II bulan Mei telah disalurkan tepat waktu sebanyak 98,7% dan penyaluran program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018 sekitar 95% telah dilaksanakan sesuai jadwal.

 

Kata Harry Hikmat, salah satu program prioritas nasional untuk penanganan kemiskinan adalah PKH. Ada lima tujuan PKH, yaitu meningkatkan taraf hidup KPM, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

 

Pada awal diluncurkan tahun 2007, PKH menyasar 392 ribu KPM pada era pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014. Cakupan jumlah penerimaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 menyasar 3,5 juta KPM, kemudian cakupan terus diperluas pada tahun 2016 menjadi 6 juta KPM dan tahun 2018 meningkat signifikan menjadi 10 juta KPM. 

 

“Tahun 2014 anggaran Bansos PKH sebesar 5,6 triliun. Presiden Jokowi menjadikan PKH sebagai program prioritas nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga  anggarannya meningkat tajam pada tahun 2018 menjadi 19,4 triliun,” katanya. 

 

Badan Kebijakan Fiskal merilis efektifitas Bansos pada tahun 2014-2015, bahwa dari semua bantuan sosial dan subsidi di Indonesia (subsidi listrik, subsidi BBM, rastra, subsidi LPG dan Program  Indonesia Pintar), PKH dinilai paling efektif dalam menurunkan gini ratio dan penurunan angka kemiskinan.

 

“Artinya, walaupun anggaran lebih kecil dari bantuan sosial dan subsidi lainnya, PKH berdampak paling besar terhadap penurunan gini ratio dan angka kemiskinan. Ini menjadi salah satu pertimbangan perluasan sasaran KPM,” katanya.

 

Inovasi Penyaluran PKH secara non tunai menggunakan kartu kombo yang dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu ini dikeluarkan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara). “Keuangan inklusif pembayaran melalui rekening tabungan Bank Himbara, KKS mempunyai fungsi ganda yaitu menjadi Tabungan dan Dompet (e-wallet),” terangnya.

 

Untuk itu pemerintah sejak tahun 2016 sudah melakukan upaya mengintegrasikan program-program bantuan sosial dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial secara komprehensif. KKS dapat difungsikan untuk terbangunnya komplementaritas program bantuan sosial dan subsidi yang dibutuhkan bagi keluarga miskin dan rentan.

 

KPM PKH sejak tahun 2015 pada umumnya sudah mulai mendapatkan bantuan komplementer lainnya, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Selain itu, pada tahun 2016 KPM PKH mendapatkan bantuan Beras Sejahtera (Rastra) ataupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

 

“Dengan dukungan komplementaritas ini selain membantu perekonomian KPM PKH juga memberikan motivasi kepada anak KPM PKH menjadi anak yang berprestasi,” tandasnya.

 

Untuk menjangkau KPM di seluruh Wilayah Indonesia, Himbara meluncurkan teknologi interoperability yang memfasilitasi KPM untuk mencairkan bantuan tanpa biaya administrasi. Himbara juga menyediakan fasilitas ATM dengan Logo “Himbara” dan saat ini telah diperluas ke ATM yang berlogo “LINK”.

 

Untuk merespon lokasi sulit jaringan/ Black spot, EDC Offline/Smart POS memiliki fungsi berbagai jenis layanan transaksi dan EDC Offline berbasis android yang mampu merekam data masing-masing penerima manfaat.

 

Komitmen pemerintah dalam strategi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan dilakukan secara serius, "Dengan berbagai strategi program perlindungan sosial tersebut, diharapkan target Presiden RI bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2019 akan turun lagi ke 8,5 persen hingga 9,5 persen akan tercapai", tutup Harry.

   

BACA JUGA :