Jakarta-Bupati Halmahera Selatan (Halsel-red) Usman Sidik bersama jajarannya mengikuti audiensi dengan Komisi V DPR RI pada Rabu (13/1).

Dalam audiensi tersebut, Bupati Usman memaparkan percepatan pembangunan bidang Infrastruktur dan perhubungan di Kawasan Industri Pulau Obi, Halmahera Selatan.

Usman yang didampingi oleh Kaban Bappeda Tahrim A Imam, Kadis Keuangan Aswin Adam, Kabid Fispra Bappeda Samsul dan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Walid Syukur diterima oleh Komisi V DPR RI Sudewo dari Fraksi Gerindra dan Neng Eem Marhamah Zulfa dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Dalam pertemuan tersebut Usman memaparkan rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Halsel yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Halsel tahun 2020-2024.

Hal ini terkait dengan jalan trans Halmahera dan jalan lingkar Obi serta simpul transportasi penyebarangan, sebagaimana tertuang dalam RIPM 432 tahun 2017.

“Kami berharap Jalan lingkar Pulau Obi mendapat perhatian serius dari Komisi V karena Obi merupakan kawasan strategis nasional,” katanya.

Melalui pertemuan ini, Usman berharap Komisi V DPR agar segera merespon cepat pembangunan jalan trans Halmahera dan jalan lingkar Obi serta simpul transportasi penyebarangan khususnya di dalam hal pendanaan yang bersumber dari APBN.

Hal ini tidak terlepas dari kondisi masih rendahnya konektivitas antar wilayah serta terbatasnya layanan infrastruktur di Halsel.

Hingga saat ini kata Usman, pembangunan di Halsel sama sekali tersentuh mengingat wilayahnya yang begitu luas. Padahal, sepertiga dari wilayah Provinsi Maluku Utara merupakan bagian dari wilayah Halsel.

“Kalau kita bicara Maluku Selatan, sertiganya Maluku Utara itu merupakan Halmahera Selatan Pak. Namun keberpihakan pembangunan belum Pak,” pintanya di hadapan Komisi V DPR RI.

Saat ini kata Usman, jalan nasional hanya ada menuju pelabuhan kira-kira sepanjang 16 km. Kondisi ini telah berlangsung lama, sehingga mobilitas masyarakat di sini sangat terbatas.   

Kawal Pembangunan

Terkait hal ini, Sudewo dari Fraksi Gerindra yang memimpin audiensi, ini  menyatakan siap untuk mengawal dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Halmahera Selatan.
Ia berjanji akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan mendorong nya kepada mitra kerja komisi V DPR RI.  

“Mudah-mudahan nanti ada solusinya. Kami di komisi V tentu akan menyampaikan kepada mitra kami Kementerian PUPR supaya hasil audiensi ini itu mendapatkan perhatian dari kementerian PUPR,” ujarnya pria dari Dapil Jateng III (Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak) ini merepon usulan Bupati Halsel.  

Sudewo mengatakan, akan menindaklanjuti saat pembahasan anggaran tahun 2023, karena untuk rencana pembangunan tahun 2022 sudah diputuskan pada Oktober 2021.

“Pasti akan kami sampaikan dan lebih dari itu kami akan berusaha maksimal supaya apa yang diinginkan oleh Bupati Halmahera Selatan itu bisa menjadi sebuah program,” katanya.

Hal senada juga datang dari  Neng Eem Marhamah Zulfa. Wanita dari Dapil Jabar III (Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor) ini menyampaikan kalau pembangunan infrastruktur harus menyentuh rasa keadilan.  

“Tentu ini harus ada sisi keadilanlah. Ini sudah lama, tapi belum ada pembangunan dan akhirnya baru bisa diterima tahun ini,” ujarnya.

Ia mengaku miris mendengar apa yang disampikan oleh Bupati Halsel. Padahal daerah ini populer dengan tambang nikelnya.

“Tentu ini juga menjadi kekayaan terbesar kita karena kedepannya akan ada energi terbarukan yang bahan utamanya di antaranya nikel itu,” jelasnya.                                      

Untuk langkah selanjutnya kata Neneng, Komisi V akan akan mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan utama dan yang menjadi prioritas Kabupaten Halsel.

“Walaupun kita berdua di sini bukan orang Timur ya, tapi ketika mendengar seperti itu sisi kemanusiaan kita juga terusik. Kita sebagai anggota DPR juga harus ikut membantu mendorong itu agar kementerian menaruh sedikit perhatian,” katanya saaat mendampingi Sudewo memimpin audiensi ini.