Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekalongan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memulihkan fasilitas umum yang mengalami kerusakan berat pasca aksi penyampaian aspirasi masyarakat.

Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pelayanan publik dapat segera kembali berjalan dan aktivitas warga tidak terganggu.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo semua yang terdampak kemarin, pusat harus membereskan, jadi kita harus bergerak cepat," kata Menteri Dody. 

Kota Pekalongan menjadi wilayah dengan kerusakan paling signifikan yang terdampak kebakaran dan mengakibatkan kerusakan pada tiga bangunan utama milik pemerintah daerah, yaitu Gedung DPRD Kota Pekalongan dengan luas area 3.886 m², gedung Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dengan luas 2.679 m², dan Gedung Kantor Walikota Pekalongan dengan luas 1.704 m².

"Pekalongan ini masuk bangunan yang rusak berat, mau tidak mau harus dirubuhkan dan dibangun kembali. Saya tidak mau seorang kepala daerah tidak punya kantor, jadi kita berusaha mengerjakan secepat mungkin,” kata  Menteri Dody.

Menteri Dody meminta percepatan penyelesaian rehabilitasi gedung-gedung pemerintahan di Kota Pekalongan yang mengalami kerusakan berat. Estimasi anggaran penanganan kerusakan sekitar Rp80–90 miliar, namun biaya tersebut masih bersifat perkiraan awal dan akan dihitung ulang secara detail. 

"Tadi dikatakan targetnya selesai akhir 2026, tetapi saya minta untuk lebih dipercepat sebelum itu selesai," kata Menteri Dody. 

Menteri Dody meminta Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melakukan asesmen teknis di lapangan.

Perencanaan dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan fungsi pelayanan publik, standar keamanan, dan desain yang efisien.