Jakarta - Dalam rangka memastikan status kepegawaian SPPI Batch III, BGN bersama Kementerian PANRB dan BKN berkolaborasi dalam penyusunan skema pengangkatan SPPI sebagai Aparatur Sipil Negara. Para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia telah menyelesaikan rangkaian pendidikan dan pelatihan pada bulan Juli 2025. 

Upaya pengangkatan SPPI menjadi ASN tersebut ditegaskan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati dalam keterangan resminya pada Selasa, (09/09).

“Pengajuan Usulan Kebutuhan PPPK Badan Gizi Nasional Tahap II Tahun 2025 melalui Mekanisme Pengadaan Tingkat Instansi telah dilakukan BGN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Termasuk di dalamnya adalah usulan pengangkatan SPPI Batch III,” tegas Hida.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program unggulan presiden dengan tujuan perbaikan status gizi nasional, sehingga perlu dikawal dengan baik oleh kader yang terlatih. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi terstruktur dengan materi pelatihan yang menjunjung tinggi kedisiplinan dan loyalitas. 

Seleksi SPPI dilakukan secara ketat dan profesional di seluruh wilayah Indonesia. Rangkaian seleksi yang dijalani peserta antara lain tes kesehatan, psikologi, serta beberapa pelatihan. Setelah melalui proses seleksi dan dinyatakan lolos, peserta akan ditempatkan di seluruh Indonesia sesuai dengan lokasi penugasan.

Selanjutnya, SPPI bertugas dalam koordinasi kegiatan di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). SPPI bertanggung jawab memastikan pengadaan MBG, mulai dari pengelolaan administrasi, proses penyediaan MBG, proses distribusi MBG, keamanan dan kualitas MBG yang didistribusikan, hingga koordinasi dengan kelompok penerima manfaat. 

“Bersamaan dengan proses yang ada di Kementerian PANRB, kami juga telah mengajukan Permohonan Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Computer Assisted Test (CAT) kepada Badan Kepegawaian Negara. Nantinya, setiap peserta akan mengikuti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi berbasis komputer. Kami berharap agar prosesnya dapat segera dilaksanakan dan berjalan dengan baik,” tutur Hida.

Badan Gizi Nasional sangat memperhatikan kesejahteraan seluruh pegawai. Sebagai program yang didorong untuk berjalan dengan cepat dan mencapai target dengan segera, maka dibutuhkan kerja keras dan etos yang tinggi dari seluruh pegawai. Oleh karena itu, kepastian status pegawai sebagai hak seluruh pegawai di BGN tidak boleh dikesampingkan.