Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian signifikan dalam tata kelola ruang selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sepanjang periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, nilai investasi yang bersumber dari produk persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) mencapai Rp357,17 triliun.

“Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang tidak lagi berhenti di atas meja perencanaan, tapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi nasional,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Senin (27/10/2025).

Nusron menegaskan, capaian ini merupakan hasil dari penguatan sistem perencanaan ruang, terutama melalui penyusunan dan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dalam setahun terakhir, telah diterbitkan 119 RDTR baru, naik 21,8% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara 445 RDTR kini telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Integrasi ini, lanjut Nusron, menjadikan tata ruang sebagai pintu utama masuknya investasi dengan memberikan kepastian lokasi, kemudahan izin, serta transparansi berbasis data spasial.
“Dengan sistem ini, kita menutup ruang bagi praktik tumpang tindih lahan dan memperkuat kepastian hukum dalam berusaha,” tegasnya.

Ia menambahkan, kebijakan tata ruang di era Prabowo–Gibran diarahkan untuk pemerataan pembangunan wilayah dan optimalisasi ruang bagi kesejahteraan rakyat. Investasi bukan hanya berfokus di kawasan ekonomi utama, tetapi juga diarahkan ke daerah potensial yang selama ini belum tergarap.

“Tata ruang adalah fondasi dari pembangunan yang terencana dan berkeadilan,” tutup Menteri Nusron.