News
Budi menyebutkan, terdapat 39 lapas yang menjadi tempat mengendalikan narkotika. Lapas itu tersebar di dalam dan di luar Pulau Jawa.
“Penyelenggara Pilkada harus melihat sampai ke bawah, masih banyak permasalahan. Semua harus fair dan tidak ada tekanan dalam memilih di Pilkada DKI Jakarta nanti, karena ini menjadi sorotan di seluruh Indonesia,” kata Muqowam.
Febri menyebutkan KPK akan mempelajari lebih lanjut terkait putusan itu sebelum menentukan langkah-langkah selanjutnya. Meski demikian, Febri mempertanyakan pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan itu.
"Jadi jangan sampai pertemuan-pertemuan di kampus-kampus yang sudah berjalan tersebut diklaim seolah-olah nanti mendukung revisi Undang-Undang KPK. Itu yang kita ingatkan," kata Febri.
Ia mengatakan DPRD DKI sebelumnya hanya meminta kejelasan dari Kementerian Dalam Negeri terkait status pejabat yang menempati posisi sebagai gubernur DKI.