Kupang - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan  7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

 

Saat ini, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya melanjutkan pembangunan di 7 PLBN tersebut berupa fasilitas sosial dan umum seperti pasar yang ditargetkan rampung akhir 2018.

 

Tidak hanya itu, juga dilakukan pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman sekitar perbatasan berupa sarana air bersih, air limbah, jalan lingkungan, drainase, sanitasi dan ruang publik dengan total anggaran Rp 1,5 triliun.

 

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan PLBN sebagai pusat ekonomi baru untuk mendorong  pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Pemerintah menggunakan 2 pendekatan, yakni keamanan dan kesejahteraan," kata Dirjen Cipta Karya, Sri Hartoyo kemarin di Kupang, Minggu (7/1).

 

Pembangunan 7 PLBN yang rampung pada akhir tahun 2016 itu merupakan tahap pertama pembangunan kawasan perbatasan dengan biaya pembangunan Rp 944 miliar.

 

Tujuh PLBN yang telah selesai yakni PLBN Wini, Motaain, dan Motamasin di NTT berbatasan dengan Timor Leste, PLBN Entikong, Badau dan Aruk di Kalimantan Barat berbatasan dengan Malaysia, serta PLBN Skouw di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini.

 

Sri Hartoyo optimis dengan adanya PLBN ini semakin banyak komoditas dari Indonesia yang di ekspor ke negara tetangga.

 

“Barang-barangnya bisa berasal dari seluruh Indonesia. Barang yang berasal dari Indonesia lebih lengkap dan kompetitif dari sisi harga, terutama terhadap Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara dengan Malaysia, masih menjadi tantangan kita untuk bisa lebih berdaya saing,” ujarnya. 

 

PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka.

 

Sedangkan dua PLBN, yakni PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka dan PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT rencananya akan diresmikan besok siang (9/1/2018) oleh Presiden Joko Widodo.

 

Satu PLBN Motaain di Kabupaten Belu sudah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 28 Desember 2016.

 

Sri Hartoyo memaparkan, total investasi yang telah dialokasikan Pemerintah untuk pembangunan tahap pertama dan lanjutan di ketiga PLBN di NTT sebesar Rp 875 miliar.

 

Di samping itu, Kementerian PUPR juga telah melakukan serah terima aset pemanfaatan tujuh PLBN kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada 27 Desember 2017.

 

“Setelah dilakukannya serah terima, maka tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan akan dilakukan oleh BNPP,” tutup Sri Hartoyo.

 

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

 

Hal ini sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan menjadikan pos lintas batas sebagai beranda depan Indonesia yang membanggakan sebagai sebuah bangsa besar.

   

BACA JUGA :