Jakarta - Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, hasil evaluasi hingga September 2025 menunjukkan kondisi karhutla nasional telah terkendali. Penanganan dilakukan melalui kerja sama erat antara BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan.

“Situasi karhutla tahun ini sudah sangat kondusif. Bahkan Desk Karhutla 2025 yang dibentuk oleh Kemenko Polhukam sudah resmi dibubarkan dua minggu lalu,” ujar Suharyanto.

Menurutnya, jumlah sumber daya yang dikerahkan tahun ini jauh lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Tahun ini kami hanya mengerahkan 12 helikopter patroli dan 18 heli water bombing. Tahun lalu jumlahnya mencapai 40 unit,” jelasnya.

Data BNPB menunjukkan, luas area terdampak karhutla pada 2025 menurun signifikan menjadi 213.984 hektare dari 376.805 hektare pada 2024. Penurunan ini berkat sinergi lintas lembaga serta dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto terhadap upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Selain menekan kebakaran, keberhasilan ini juga membawa dampak positif terhadap ekonomi nasional. “Tahun 2019 saat El Nino, kerugian negara akibat karhutla mencapai Rp75 triliun. Tahun ini, nilainya turun drastis menjadi Rp6,7 triliun,” kata Suharyanto.

Ia menegaskan, hasil tersebut membuktikan efektivitas operasi darat, operasi modifikasi cuaca (OMC), patroli udara, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Meski karhutla telah terkendali, Suharyanto mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor. Berdasarkan analisis BMKG, fenomena La Niña lemah akan memicu peningkatan curah hujan pada akhir 2025 hingga awal 2026.

“Beberapa wilayah seperti Jawa, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan masih berpotensi mengalami titik panas, namun risiko terbesar justru pada banjir dan longsor akibat curah hujan tinggi,” jelasnya.

BNPB bersama kementerian terkait akan memeriksa kondisi bendung alam di wilayah hulu sungai guna mencegah banjir bandang. Operasi modifikasi cuaca juga akan dimanfaatkan untuk membantu pembersihan hulu sungai sebelum puncak musim hujan.

Langkah Ke Depan dan Kerja Sama Lintas Lembaga

Sebagai langkah antisipasi karhutla tahun depan, Pemerintah berencana melakukan operasi modifikasi cuaca lebih awal, yakni pada masa transisi atau akhir musim hujan. “Tujuannya agar lahan gambut memiliki cadangan air yang cukup sebelum musim kering tiba,” terang Suharyanto.

Dalam kesempatan yang sama, BNPB dan Kementerian Kehutanan menandatangani nota kesepahaman tentang sinergi penanggulangan bencana di bidang kehutanan. Kerja sama ini meliputi dukungan kegiatan penanggulangan bencana, pertukaran data dan informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Suharyanto menegaskan, penguatan kolaborasi lintas lembaga merupakan kunci menuju Indonesia yang tangguh menghadapi bencana. “Kita tidak boleh lengah. Setelah karhutla selesai, tantangan berikutnya adalah menghadapi bencana hidrometeorologi. Sinergi harus terus dijaga,” pungkasnya.