News

Sebelum melakukan OTT, KPK rupanya diam-diam telah melakukan operasi senyap di Kabupaten Kutai Timur. Empat  bangunan milik Pemkab Kutim dikabarkan telah digeledah dan disegel. Diantaranya,  Ruang Kerja Bupati Ismunandar di Kantor Bupati Kutim, kemudian K

Sebelum OTT KPK Segel Rumjab Bupati Kutim

Sebelum melakukan OTT, KPK rupanya diam-diam telah melakukan operasi senyap di Kabupaten Kutai Timur. Empat  bangunan milik Pemkab Kutim dikabarkan telah digeledah dan disegel. Diantaranya,  Ruang Kerja Bupati Ismunandar di Kantor Bupati Kutim, kemudian Kantor BPKAD, Kantor Bapenda  dan Rumjab yang satu areal.

Kapolri Jendral Idham Azis

Polda Metro Musnahkan 1,2 Ton Sabu dan 410 Kilogram Ganja

Polda Metro Jaya memusnahkan 1,2 ton sabu dan 410 kilogram ganja tadi pagi, Kamis, (2/7). Pemusnahan barang bukti narkoba itu dibakar di mobil khusus milik Badan Narkotika Nasional (BNN). Narkoba jenis lain yang ikut dimusnahkan yakni 35 butir ekstasi.

Ternyata realitasnya berkata lain. Bantuan sosial (bansos) masih saja di korup oleh pejabat. Sebut saja Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  dari Kementerian Sosial. Kuat dugaan, bansos yang nilainya Rp 24 Milyar perbulan, dikorupsi oleh oknum pejabat Kabupat

Milyaran Rupiah Bantuan Bansos BPNTKemensos 2020, Diduga Dikorupsi Pejabat Lampung Tengah.

Ternyata realitasnya berkata lain. Bantuan sosial (bansos) masih saja di korup oleh pejabat. Sebut saja Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  dari Kementerian Sosial. Kuat dugaan, bansos yang nilainya Rp 24 Milyar perbulan, dikorupsi oleh oknum pejabat Kabupaten Lampung Tengah (Lampteng). “Saya prihatin, di masa pandemi covid 19 ini, masih saja pejabat tega bermain mengambil hak rakyat,”kata R Bambang SS, Sekjen Coruuption Investigation Commitee (CIC) kepada Indonesia Reports.

Mahalnya ongkos politik seorang calon kepala daerah ditengarai menjadi penyebab utama seorang kepala daerah melakukan praktek korupsi. “Kalau tak korupsi dari mana dia bisa mengembalikan dana Pilkada yang besar tadi,”kata Dr. M.Samuel Widono, Wakil Ketua

Ongkos Politik Pilkada Biang Keladi Korupsi

Mahalnya ongkos politik seorang calon kepala daerah ditengarai menjadi penyebab utama seorang kepala daerah melakukan praktek korupsi. “Kalau tak korupsi dari mana dia bisa mengembalikan dana Pilkada yang besar tadi,”kata Dr. M.Samuel Widono, Wakil Ketua Umum Corruption Investigation Commitee (CIC).

 Facebook    Twitter    Instagram