Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Iran sepakat melakukan penguatan kerjasama bilateral kedua negara. Kunjungan ke Iran dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, sebagai tidak lanjut hasil-hasil kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Teheran, Iran pertengahan Desember 2016 lalu.

 

Dalam keterangan resmi Biro Humas Kementerian Koordinator Perekonomian, disebutkan Darmin pada  26-27 Februari 2017 memimpin delegasi yang  terdiri dari Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Duta Besar RI untuk Iran, sejumlah pejabat tinggi dari K/L terkait serta jajaran eksekutif dari BUMN dan pengusaha nasional.

 

Disebutkan, kedua negara sepakat untuk mempererat kembali hubungan ekonomi bilateral karena sempat mengalami kemunduran dan stagnasi selama pengenaan sanksi ekonomi atas isu nuklir oleh Barat kepada Iran.

 

Indonesia mengapresiasi dan memandang pelonggaran sanksi ekonomi melalui kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) antara Iran dengan negara P5+1 (Amerika Serikat, RRT, Rusia, Perancis, Inggris dan Jerman) merupakan momentum yang baik untuk mendorong kembali hubungan kerja sama antara kedua negara sekaligus menggali potensi kerja sama baru di masa depan.

 

Menko Perekonomian dan delegasi melakukan Courtesy Call kepada Presiden Republik Islam Iran, Y.M. Hassan Rouhani, Wakil Presiden Bidang Ilmu Pengetahuan, Y.M. Sorena Sattari, serta melakukan pertemuan bilateral dengan Gubernur Bank Sentral Iran, Menteri Perminyakan dan Menteri Informasi dan Teknologi Komunikasi.

 

Pertemuan-pertemuan tersebut membahas  berbagai isu strategis yang meliputi bidang kerja sama energi, perdagangan, investasi, keuangan, perbankan, ilmu pengetahuan, teknologi, pertanian, pariwisata dan mendorong peran aktif dari kerja sama dunia usaha dari kedua negara.

 

"Saya telah bertemu dengan Presiden Hassan Rouhani dan menyampaikan surat dari Presiden Jokowi guna mempererat hubungan ekonomi Indonesia dan Iran," kata Darmin di sela-sela kunjungan.

 

Salah satu deliverable utama dalam kunjungan kerja ini adalah penyampaian proposal pengelolaan ladang minyak pada 2 ladang minyak di Ab Teymour dan Mansouri, Provinsi Bangestan, Selatan Iran oleh Pertamina kepada National Iranian Oil Company (NIOC).

 

Berdasarkan hasil studi Pertamina, secara umum potensi cadangan pada masing-masing ladang minyak mencapai lebih dari 1,5 miliar barrel dengan potensi produksi yang dapat ditingkatkan hingga lebih dari 200 ribu barrel per hari per ladang minyak.

 

Pada sektor energi, lanjutnya, juga sedang dijajaki rencana pembelian LNG dengan harga yang kompetitif untuk pemenuhan kebutuhan domestik khususnya untuk pembangkit listrik, kawasan industri (petrokimia dan pupuk) dan kawasan ekonomi khusus. Pihak Indonesia juga mengundang investor Iran untuk berinvestasi pada pembangunan kilang minyak di Indonesia.

 

"Juga dibahas mengenai kerja sama sektor keuangan dan perbankan, yang intinya ingin mewujudkan transaksi keuangan yang semakin aman, cepat dan mudah antar kedua negara pasca pelonggaran sanksi ekonomi," ujarnya.

 

Dalam kunjungan ini juga ditandatangi nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan Bank Sentral Iran terkait kebanksentralan (moneter,makroprudensial dan sistem pembayaran) melalui pembentukan policy dialogue, pertukaran informasi serta capacity building.

 

Di samping itu, pada sektor perdagangan dan investasi juga sedang didorong penyelesaian pembahasan preferential trade agreement (PTA) yang bertujuan untuk mengeliminasi hambatan tarif produk kedua negara untuk meningkatkan daya saing produk di antara kedua negara serta mewujudkan perdagangan yang berimbang dan berkelanjutan.

 

"Tadi kita juga menekankan pentingnya penyelesaian PTA antara Indonesia dan Iran pada bulan Juni 2017. Ini penting agar daya saing produk unggulan Indonesia seperti, CPO, kopi, karet, tekstil dan kertas bisa ditingkatkan. Kita juga ingin menjadikan Iran tidak hanya sebagai pasar namun juga hub di kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah," jelas Darmin.

   

BACA JUGA :