Wawancara

Masalah Mendasar di NTT yaitu Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur

Andrianus Garu ntt dpd Foto: Anggota Komite IV DPD RI, Andrianus Garu.

Jakarta - Nama Andrianus Garu sudah tidak asing lagi di dunia politik. Sebagai tokoh daerah yang berkiprah di pentas nasional, dan kini menjadi Anggota Komite IV DPD RI, Andrianus Garu atau yang biasa disapa Andre ini mempunyai segudang pemikiran untuk memajukan daerah.

Dalam Pilgub Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 2018 mendatang, nama Andre disebut-sebut masuk dalam bursa pencalonan. Namun, senator asal Manggarai, Flores ini mengatakan pencalonan gubernur NTT tergantung kepercayaan masyarakat NTT. Jika masyarakat menghendaki, maka dirinya siap bertarung. Berikut petikan wawancara dengan kader Partai Hanura ini ketika ditemui diruang kerjanya.

Nama Anda disebut-sebut akan meramaikan bursa pencalonan Pilgub NTT 2018 mendatang, bagaimana kesiapan Anda dan bagaimana mengarahkan NTT ini ke depannya?

Kita sebagai tokoh daerah yang berkiprah di tingkat nasional, tentu kita siap. Bagaimana mengarahkan NTT, tentunya program pemerintah daerah yang sudah berjalan selama ini, sudah berjalan dengan baik, tentu kita kaji kembali. Beberapa yang menjadi skala prioritas yang merupakan bagian yang tidak terselesaikan oleh pelaksanaan pembangunan dari tahun ke tahun di NTT, itu yang menjadi prioritas.

Kenapa ?

Karena semua daerah di Indonesia baik di kabupaten maupun provinsi itu sudah ada Perda tentang rencana pembangunan, baik itu jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Itu sudah normatif menjadi standar, begitupun secara nasional, sudah ada rencana pembangunan, tinggal bagaimana kita melakukannya.

Apa yang menjadi masalah NTT selama ini?

Ini yang harus kita bedah bersama. Misalnya saya pernah mengatakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika rapat di Komite IV bahwa dermaga telah dibangun di NTT tapi kapal tidak ada, pasar desa juga sudah dibangun tapi tidak ada orang, begitu juga irigasi ada dimana-mana tapi tidak ada sumber air, penggunaan dana yang tidak efektif juga dikeluhkan. Kami bangga sudah diberikan pembangunan, tapi pemerintah pusat tidak evaluasi pembangunan di daerah.

Bagaimana masalah mendasar di NTT?

Masalah mendasar yaitu kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur. Saya pikir tiga ini menjadi domain di NTT yang harus kita atasi ketika dipercayai oleh rakyat untuk menjadi pemimpin ke depannya. Tapi soal pencalonan itu mengalir saja.

Adrianus Garu (kanan) bersama Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (tengah) dan Wakil Ketua Umum Partai Hanura, I Gede Pasek Suardika di kediaman Oesman Sapta di Kuningan, Jakarta.

Posisi NTT ini cukup strategis karena berada di segitiga emas di antara Australia dan Timor Leste. Pembangunan seperti apa yang cocok disana?

Dalam rangka mendorong Nawacita Bapak Presiden Jokowi, membangun dari daerah ke kota, sebetulnya sangat simple. Apalagi dengan prioritas yang dicanangkan oleh Presiden dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ada tiga indikator, pertama ke pertumbuhan baru, daerah pertanian, pelabuhan maupun bandara. Tetapi tingkat kita di NTT karena memang agak unik, saya selalu bersuara baik dengan Bappenas maupun dengan Kementerian Keuangan agar ada perlakuan khusus kepada daerah-daerah kepulauan.

Uniknya bagaimana?

Pertama, tingkat kemahalan material lokalnya tinggi karena topografinya susah ditambah lagi infrastruktur pendukungnya yang kurang benar. Kedua bagaimana caranya pemerintah pusat mendorong daerah-daerah kepulauan supaya setara dengan daerah-daerah kontinental atau daerah yang daratannya luas. Jadi benang merah ini yang sebenarnya belum terselesaikan oleh pemerintah pusat.

Apa yang Anda suarakan di DPD terkait hal itu?
Sejak saya menjadi anggota DPD di Komite IV, saya menyarankan pemerintah pusat, kalau Indonesia mau adil, satu tahun anggaran saja di Jawa, jangan dialokasikan dari APBN. Kenapa? Karena utang bangsa ini atas nama orang Indonesia sudah banyak digunakan untuk membangun Pulau Jawa ini, kapan Indonesia setara? Kapan Nusantara setara menjadi cita-cita berbangsa dan bernegara? Sudah dana utang luar negeri atas nama bangsa bangun disini, APBN juga formasinya banyak disini.

Seharusnya bagaimana?

Coba satu tahun anggaran saja melihat ke luar Pulau Jawa, pasti Indonesia akan berubah, dan saya apresiasi, terutama pada Presiden Jokowi, dia sudah melihat dan dia sudah berbuat. Yang pertama dia sudah lihat perbatasan, saya tidak bicara perbatasan Kalimantan tapi NTT, dulu itu kayak pasar kampung, sekarang sudah jadi kota di Motaain. Itu kita apresiasi.

Bukankah Presiden Jokowi sudah mencanangkan 10 juta ton semen khususnya di NTT?

itu domainnya dalam rangka mendorong sebetulnya, produk Indonesia Timur khusunya NTT. Karena apa? Strategis sekali kita satu daratan dengan Timor Leste.

Bagaimana mengkaitkan infrastruktur desa dengan infrastruktur nasional?

Yang paling prioritas sekarang adalah infrastruktur dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, kecamatan ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten. Saya pikir kalau infrastruktur jalan negara itu sudah tanggung jawab negara, itu sudah jelas. Tapi bagaimana mendorong, mempercepat ekonomi daerah. Jadi kalau jalan negara itu sudah dipikirkan oleh negara, tapi bagaimana membangun jalan daerah yang merupakan topang ekonomi masyarakat yang ada di daerah. Itu sekarang yang seharusnya menjadi skala prioritas.

   
BACA JUGA :