Palembang - Kemiskinan merupakan sebagian permasalahan kependudukan. Untuk itu perlu usaha atau cara-cara dalam menanggulangi masalah kemiskinan di setiap daerah.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah provinsi pun memasukkannya dalam program prioritas pembangunan daerah. Seperti di Provinsi Sumatera Selatan, meluncurkan Program Gertak Sejuta Mandiri (Gerakan Terpadu Serentak Semesta Menuju Rumah Tangga) Mandiri yang muaranya untuk kesejahteraan rakyat.

Gertak Sejuta Mandiri diluncurkan pada 2016, sehingga tahun ini lebih digalakkan lagi. Program ini merupakan suatu pergerakan terencana dan sistematis oleh seluruh elemen masyarakat secara bersama, bersatu dan kompak.

Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin ketika rapat bersama penyampaian prioritas pembangunan daerah (RKP) 2018 Februari lalu, mencanangkan 10 program prioritas   pembangunan  pada 2018.

Dipaparkan Alex, 10 program prioritas pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, di antaranya yakni Provinsi Olahraga, Pembangunan Lingkungan Berbasis Landscape, Gertak Sejuta Mandiri, Infrastruktur dan Konektivitas, Sumatera Selatan Cerdas, Kesehatan Untuk Semua, Perumahan dan Permukiman, Peningkatan Investasi Pengembangan Usaha dan Pariwisata, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban, dan Kedaulatan Pangan.

“10 ini hanya gambaran umum saja, dan diharapkan nantinya bisa di implementasikan dengan baik di Kabupaten/Kota masing-masing,” terang Alex.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah provinsi yang memiliki 17 kabupaten dan kota itu.

Melalui program, ini diharapkan masyarakat memiliki basis data terpadu yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah tangga yang tangguh secara ekonomi dan sejahtera sosial tanpa tergantung dengan pihak lain atau secara mandiri.

Selama delapan tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara bertahap mampu menurunkan angka kemiskinan, meskipun belum sesuai dengan harapan bersama. Berdasarkan data 2008 persentase penduduk miskin di wilayah Sumatera Selatan mencapai 17,87% dan pada 2016 bisa diturunkan hingga 13,54%.

Melalui program baru tersebut diharapkan angka kemiskinan di provinsinya bisa lebih diminimalkan dan dapat dihindari timbulnya berbagai permasalahan sosial yang dapat menghambat kegiatan pembangunan serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.