Jakarta - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan beras yang disegel oleh Satgas Pangan di pabrik PT Indo Beras Unggul, Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (20/7), diduga memiliki proses produksi yang disubsidi oleh pemerintah.

"Hal yang dimaksud subsidi adalah sektor produksinya yang disubsidi, pupuknya disubsidi, benihnya disubsidi," jelas Kapolri ditemui di Istana Merdeka Jakarta usai menghadiri upacara Prasetya Perwira TNI-Polri 2017, Selasa (25/7).

Proses produksi yang disubsidi bertujuan agar harga penjualan gabah dari petani tidak terlalu tinggi yang berpotensi berpengaruh kepada harga ke konsumen.

Tito mengatakan beras yang disegel bukanlah beras untuk rastra dari Bulog.

"Kemudian yang kedua kami melihat adanya potensi pelanggaran UU Konsumen. Berdasarkan hasil lab, ada dugaan penyimpangan tidak sesuai dengan produknya sebagai beras premium," tambah Tito, menjelaskan dugaan lain dalam kasus tersebut.

Satgas Pangan telah mengamati PT Indo Beras Unggul selama sekitar 1 bulan.

"Kita relatif cukup liberal, tapi intervensi, pengawasan pemerintah juga tidak bisa dilepaskan untuk merespon penyimpangan, penimbunan, dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Kami akan tegakkan hukum," jelas Tito terkait mekanisme pasar komoditas beras.

Dalam penggerebekan pekan lalu, Satgas Pangan mengamankan beras sebanyak 1.162 ton jenis IR 64 yang akan dijadikan beras premium dan dijual dengan harga tiga kali lipat di pasaran.

Turut dalam penggerebekan itu Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Ketua KPPU Syarkawi Rauf, Ketua Satgas Pangan Irjen Pol Setyo Wasisto, dan Sekjen Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mengatakan kerugian pemerintah Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp 15 triliun karena beras jenis IR 64 proses produksinya disubsidi pemerintah dengan harga Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per kilogram. Antara