Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki  Hadimuljono menerima gelar Perekayasa Utama Kehormatan (PUK) Bidang Infrastruktur Tahun 2017 dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Penyerahan penghargaan yang ke-11 kalinya ini diberikan oleh Ketua Majelis Perekayasa Nasional Unggul Priyanto yang juga merupakan Kepala BPPT pada acara Penganugerahan Gelar Perekayasa Utama Kehormatan (Honorary Principal Engineer), di Gedung BPPT Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Majelis menilai bahwa Menteri Basuki berhasil mengembangkan inovasi teknologi/kerekayasaan dalam pembangunan infrastruktur.

Wapres Jusuf Kalla yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan,  penerapan teknologi membuat layanan infrastruktur lebih baik, murah, dan cepat. Karena itu, keberhasilan di bidang rekayasa akan mendorong daya saing dan lebih cepat membangun.

“Saya tanyakan ke Pak Menristek Dikti, gelar ini  maknanya apa. Menurut beliau bisa disetarakan dengan “professor,” kata Wapres.

Menurut Kepala BPPT, Unggul Priyanto, Menteri Basuki merupakan menteri yang mengemban tugas penting dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur.

"Saat ini Indonesia tengah menggenjot pembangunan infrastruktur. Berdasarkan  alasan inilah majelis memilih Menteri Basuki sebagai Perekayasa Utama Kehormatan,” kata Unggul.

Terobosan

Pemberian gelar ini juga diisi dengan orasi ilimiah dari Menteri Basuki yang berjudul  “Terobosan dalam Pembangunan Infrastruktur untuk Mengejar Ketertinggalan”.

Basuki menyampaikan, membangun infrastruktur bukan hanya untuk memenuhi keinginan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan sekaligus mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain.

Secara sistematis dan konsisten, Kementerian PUPR terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan air dan pangan melalui pembangunan jaringan irigasi dan bendungan.

Selain itu, pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan  jalan dan jembatan, meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman khususnya perkotaan sebagai engine of economic growth dengan penyediaan kebutuhan sanitasi dan air minum serta pembangunan perumahan layak huni.

“Hasilnya, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia, mengalami peningkatan dari posisi 92 pada tahun 2013. Hanya dalam kurun waktu lima tahun berikutnya (2017), Indonesia naik ke peringkat 60,” katanya.
 
Namun, kata Basuki, capaian ini masih tertinggal jauh dari negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Bahkan sejak beberapa dekade terakhir, Indonesia juga tertinggal dari Tiongkok, Singapura dan Malaysia.
 
"Kini rakyat Indonesia pun memiliki ekspektasi yang lebih tinggi atas layanan infrastruktur yang lebih berkualitas, sehingga sudah selayaknya kita memberikan respon yang tepat atas tuntutan masyarakat tersebut secara adil sesuai dengan prinsip infrastructure for all," katanya.

Untuk terus meningkatkan layanan infrastruktur dan daya saing Indonesia, Menteri Basuki menyatakan ada lima inovasi utama dalam akselerasi pembangunan infrastruktur.
 
Kelimanya adalah, kerangka hukum dan perundangan yang kondusif, inovasi pembiayaan dan pendanaan pembangunan infrastruktur, kepemimpinan yang kuat, koordinasi antar lembaga yang solid, dan juga penerapan hasil penelitian dan teknologi terbaru.