Luwuk-Bupati Banggai Herwin Yatim menerima Kunjungan Kerja (Kunker) anggota DPR RI Komisi X Fraksi PKS, Sakinah Aljufri di rumah dinasnya pada 7 Januari lalu di Luwuk. Kunjungan ini merupakan kegiatan rutin anggota DPR setiap kali berkunjung ke daerah pemilihan.

Herwin Yatim menyampaikan ucapan terima kasih kepada  Sakinah Aljufri, karena dapat menyempatkan untuk silaturahmi dan mendengarkan sspirasi langsung dari Pemkab.

“Saya mengundang beberapa kepala dinas terkait untuk menyampaikan berbagai macam aspek yang membutuhkan penanganan dan bantuan APBN,” ujarnya.

Ia menjelaskan, beberapa sspek pembangunan di kabupaten Banggai membutuhkan bantuan dari Komisi 10. Hal ini terkait pengembangan wisata Pulau Dua; pengembangan wisata Salodik; pengembangan wisata Tinalapu; dan pengembangan wisata Km 5.

Rencana pembangunan lainnya juga disampaikan oleh Herwin Yatim seperti, pengembangan wisata Bukit Teletubbies; dan pengembangan wisata Mangrove di beberapa kecamatan.

Terkait bidang pengawasan dari komisi X DPR yakni, pendidikan, pariwisata, dan olahraga, Herwin juga mengeluhkan tersendatnya revitalisasi Gedung Olahraga  yang sumber dananya berasal dari APBN.

“Beberapa program lain, seluruh program tersebut itu membutuhkan peran serta dari Komisi X dalam mendorong anggaran APBN sehingga dapat membantu dalam pembebanan anggaran daerah,” katanya.

Sementara itu, Sakinah Aljufri menyampaikan rasa syukur bisa menjalain komunikasi dengan Pemkab Banggai terkait beberapa permasalah di daerah.

“Program itu tidak bisa sinergi tanpa adanya komunikasi antara anggota DPR bersama Pemkab. Tujuan kita khususnya anggota DPR bersama Bapak bupati mengingingkan betul kalau program ini bisa dirasakan oleh rakyat,” ujarnya.

Karena itu, Sakinah meyakinkan Pemkab Banggai kalau usulan tersebut akan diperjuangkan di Jakarta bersama mitra kerja komisi X sesuai dengan kementerian terkait.

“Kita pahami bersama bahwa APBD itu sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk melaksanakan berbagai program yang kita inginkan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Perlu adanya kerjasama dan dukungan oleh DPR RI dan tentunya Kementerian terkait,” kata Sakinah.