Jawa Barat-Menteri Sosial, Juliari P. Batubara menginstruksikan seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) agar bersungguh-sungguh mengantarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang didampinginya dapat cepat tergraduasi atau mengundurkan diri dari penerima bansos. Untuk itu, mereka harus mempunyai target graduasi dalam melaksanakan tugas. 

"Salah satu Key of Perfomance Indicator (KPI) atau tolak ukur kinerja pendamping yang paling penting adalah tingkat graduasi KPMnya, itu kan yang paling utama dari program ini," ujar Mensos Juliari pada Puncak Acara Peningkatan Kualitas SDM PKH di Bandung Barat awal bulan kemarin (4/7).

Didampingi Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin, Juliari mengatakan saat ini Kemensos tengah menyusun peraturan yang ketat agar SDM PKH dapat memenuhi target jumlah KPM yang tergraduasi.

"Memang suasana pandemi ini tidak mudah juga, yang penting mereka usaha terbaik, all out, agar target-target graduasinya tidak terlalu jauh," jelas Mensos.

Kemensos sendiri telah menargetkan rata-rata KPI untuk graduasi KPM PKH adalah 10%.

Untuk mewujudkan target tersebut, pendamping PKH harus door to door meminta KPM PKH mengundurkan diri secara sukarela jika kehidupan ekonomi mereka sudah lebih baik setelah menerima bansos.

Selain itu, Mensos juga meminta seluruh SDM PKH meningkatkan kemampuan dengan mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Kementerian dan Dinas Sosial setempat seperti rapat koordinasi Peningkatan Kualitas SDM PKH.

"Intinya, mereka harus meningkatkan kualitas mereka dalam melakukan pendampingan di lapangan, apalagi sekarang kondisinya upnormal," pinta mantan ketua IMI dua periode ini.

Dalam rakor tersebut, tampak hadir Komisi VIII DPR RI, TB. Ace Hasan Syadzily, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar, hingga jajaran pejabat Kemensos, mulai Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Asep Sasa Purnama, sampai Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Edi Suharto.

Di tempat yang sama Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin menjelaskan rakor PKH merupakan upaya untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan serta komitmen SDM PKH agar dapat bekerja lebih maksimal untuk mencapai target program secara efektif.

"Untuk merangsang kinerja mereka, kami memberikan penghargaan kapada SDM PKH," jelas Pepen.

Penghargaan kepada SDM PKH
Pada kesempatan tersebut, Mensos memberikan penghargaan kepada Sri Wulandari, Pendamping Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang dengan graduasi sebanyak 120 KPM dan Eni Nuraeni, Pendamping Desa Saribakti, Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut dengan graduasi sebanyak 61 KPM.

Sementara satu orang pendamping, M. Ferry Dwi Cahyono asal Kota Batu, Jawa Timur, menerima penghargaan berkat menulis buku berjudul “Strategi Praktek Supervisi Pekerja Sosial (Pengalaman Peksos Supervisor PKH di Jawa Timur), yang berangkat dari pengalamannya mendampingi pelaksanaan PKH.

"Jadi, saya harus sampaikan terima kasih saya dan penghargaan setinggi-tingginya untuk SDM PKH yang telah sungguh-sungguh melakukan pendampingan kepada KPM di lapangan," pungkas Mensos.

Rakor SDM PKH yang diikuti oleh 47 SDM PKH mulai dari Korwil, Koreg, hingga Korkab secara tatap muka dan 500 SDM PKH secara virtual dari seluruh daerah itu juga ditayangkan melalui siaran live streaming. Siaran tersebut telah menjangkau lebih dari 31 ribu SDM PKH atau 75% dari total 37 ribu barisan SDM PKH seluruh Indonesia.