Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai satu-satunya lembaga riset di Indonesia, pada dasarnya merupakan pemain kunci dalam diplomasi sains yang mendukung program pemerintah melalui berbagai kementerian. 

Bersama Kementerian Lingkungan Hidup, BRIN turut mendampingi Delegasi RI dan aktif bernegosiasi dalam forum global terkait kepunahan spesies melalui Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar yang Terancam Punah (CITES).

BRIN juga aktif memberikan rekomendasi dan dukungan data ilmiah dalam berbagai forum internasional, seperti Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), International Atomic Energy Agency (IAEA), dan United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), bagian dari Sekretariat PBB untuk mempromosikan kerjasama internasional dalam pemanfaatan lmu pengetahuan dan teknologi antariksa untuk pembangunan berkelanjutan.   

Demikian disampaikan kepala BRIN, Laksana Tri Handoko dalam Dialogue Partners Session: “Towards Formulating an ASEAN Roadmap in Science Diplomacy”, yang diselenggarakan oleh BRIN, Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT), International Institute of Science Diplomacy and Sustainability (IISDS), dan UCSI University Malaysia bekerja sama dengan Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI) Malaysia dan Sekretariat ASEAN, di Gedung B.J Habibie Thamrin, Jakarta, Kamis (19/6)

Bagi Regional ASEAN, menurut Handoko diplomasi sains penting untuk membangun kekuatan bersama negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi permasalahan global, seperti perubahan iklim, krisis ekonomi dan isu-isu terkait geopolitik.

“Kita masih banyak menghadapi tantangan, seperti masih beragamnya tingkat penguasaan sains dan teknologi di antara ASEAN member maupun kita dengan negara maju, namun melalui optimalisasi Komite Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (COSTI) ASEAN, kita optimis dapat meningkatkan kapasitas kita masing-masing dalam diplomasi sains. Kekayaan alam, penguasaan iptek, dan perjalanan panjang ASEAN serta kiprahnya di kancah global merupakan kekuatan kita. Melalui diplomasi sains, para periset di COSTI akan bersinergi dengan   para diplomat pemegang keputusan untuk memperkuat ASEAN dan menciptakan lingkungan dan kesejahteraan yang lebih baik di masa depan,” pungkasnya optimis.

Tan Sri DR Zakri Abdul Hamid, Joint Chairman MIGHT dalam kesempatan yang sama menyampaikan peran penting diplomasi sains bagi negara anggota ASEAN. Diplomasi sains menurutnya merupakan hubungan internasional yang didasarkan pada sains sebagai kunci yang dapat menjelaskan banyak hal, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, isu sampah plastik dan artificial intelligence.

Ia kemudian mencontohkan dua diplomat sains asal Indonesia, yaitu B.J Habibie Presiden ke-3 RI yang juga seorang ilmuwan dan Emil Salim yang menurutnya telah mencuri perhatian dunia. 

“Emil Salim, tokoh intelektual yang berperan penting dalam konvensi Internasional United Nations Summit on Sustainable Development di Rio de Janeiro pada Juni 1992. Komitmen global penyelamatan lingkungan hidup yang terus bergulir hingga kini, seperti disepakatinya target global pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs),” tuturnya.

“Ini adalah bukti kekuatan diplomasi sains sebagai kekuatan netral yang dapat menyatukan berbagai negara untuk kepentingan bersama. Selain itu bagi kita di regional ASEAN, diplomasi sains merupakan jembatan untuk membangun platform berbagai negosiasi untuk memperkuat posisi yang setara dengan negara-negara di Eropa dan Amerika dalam mencapai tujuan global,” pungkasnya

Kegiatan ini merupakan rangkaian the 21st ASEAN Ministers Meeting on Science, Technology, and Innovation (AMMSTI-21) and the 87th ASEAN Committee on Science, Technology and Innovation (COSTI-87). Dialogue Partners Session ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan inspirasi dari para pihak untuk meningkatkan potensi dan prospek diplomasi sains di ASEAN, serta pentingnya mengembangkan kapasitas SDM dan kelembagaan untuk memperkuat keterlibatan ASEAN dalam kolaborasi ilmiah internasional.