Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan proses pemulihan  fasilitas umum (fasum) yang rusak pasca penyampaian aspirasi di berbagai daerah Indonesia akan dikerjakan secepat mungkin. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah menargetkan perbaikan selesai maksimal dalam kurun waktu enam bulan agar tidak mengganggu layanan publik. 

Menteri Dody mengatakan pendataan tentang kerusakan bangunan sudah dilakukan dan telah dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Terdapat tiga kriteria kerusakan fasilitas publik mulai dari ringan, sedang hingga berat. 

"Kalau ringan, kurang dari satu minggu harus sudah selesai. Misalnya kaca-kaca pecah. Kalau sedang, mungkin bisa 3-4 bulan, dan kalau susah sampai berat, ya mungkin sekitar 6 bulanan," kata Menteri Dody saat meninjau kerusakan Gerbang Tol Pejompongan, Selasa (2/9/2025). 

Menurut Menteri Dody, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, prioritas utama adalah memperbaiki fasilitas publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti fasilitas jalan tol, halte, gedung perkantoran pemerintah, serta sarana pemerintahan di daerah. 

"Ini kondisi tanggap darurat, kami anggarkan untuk perbaikan fasilitas publik di seluruh Indonesia sekitar Rp900 miliar. Diutamakan  Jakarta dulu sebagai pusat pemerintahan,"kata Menteri Dody. 

Langkah cepat Kementerian PU dalam memperbaiki fasilitas umum ini diharapkan mampu mengembalikan aktivitas masyarakat serta berdampak positif pada layanan publik dan pergerakan ekonomi. Berdasarkan data terdapat 21 fasilitas umum rusak ringan, 18 rusak sedang, dan 35 rusak berat. 

"Pemerintah bergerak cepat, tapi kami juga butuh waktu untuk memastikan semua perbaikan dilakukan dengan kualitas terbaik. Yang penting masyarakat jangan khawatir, kami akan tuntaskan," kata Menteri Dody.