Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama pemerintah daerah dan Perum Bulog memperkuat eskalasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Langkah ini ditujukan khusus ke 214 kabupaten/kota yang masih mencatatkan harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sepanjang Agustus 2025.

Dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyaluran Beras SPHP yang digelar secara daring pada Rabu (3/9/2025), Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan perlunya penguatan stok SPHP di ritel modern pada titik-titik strategis di 214 daerah tersebut. Hal ini untuk mengimbangi pergeseran distribusi beras yang saat ini lebih banyak mengalir ke pasar tradisional.

“Rapat ini tindak lanjut dari koordinasi inflasi bersama Mendagri. Memang sudah ada penurunan harga di beberapa daerah, namun masih ada 214 kabupaten/kota yang harga berasnya naik. Ritel modern harus dijaga stoknya karena berperan sebagai penyeimbang harga,” ujar Ketut.

Berdasarkan data Panel Harga Pangan NFA, jumlah daerah dengan harga beras medium sesuai atau di bawah HET terus meningkat. Pada minggu ketiga Agustus, terdapat 167 kabupaten/kota yang memenuhi kriteria, sementara di minggu pertama September jumlahnya naik menjadi 246 kabupaten/kota atau meningkat 49,8 persen.

Realisasi penjualan beras SPHP per 3 September 2025 tercatat mencapai 126,2 ribu ton, dengan rata-rata realisasi harian 5,9 ribu ton. Angka tertinggi dicapai pada 30 Agustus, yakni 9,7 ribu ton dalam satu hari.

Deputi Ketut menambahkan, distribusi beras SPHP tidak hanya melalui ritel modern, tetapi juga diperluas ke pasar rakyat dan Gerakan Pangan Murah (GPM). “Begitu ritel modern terpenuhi, pasar rakyat mendapat pasokan, lalu GPM digelar masif, maka harga beras medium bisa terkendali,” ujarnya.

Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menekankan bahwa ketersediaan beras SPHP di ritel modern penting untuk memberi pilihan beragam bagi masyarakat dengan harga terjangkau. “Selain menjaga keseimbangan harga, beras SPHP di ritel modern memberi preferensi alternatif bagi konsumen, tidak hanya beras premium yang harganya relatif tinggi,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan relaksasi mekanisme penyaluran agar kendala di pasar tradisional dapat teratasi. Namun, terdapat sekitar 10 kabupaten/kota, mayoritas di Papua, yang masih menghadapi hambatan distribusi akibat tingginya biaya angkut.

“Sebagai solusi, kami mengusulkan pembukaan gudang filial di daerah tersebut. Gudang ini bisa memanfaatkan aset pemerintah daerah, TNI, atau Polri sebagai transit stok, sehingga distribusi beras SPHP lebih efisien,” ujar Suyamto.

Pemerintah berharap, melalui optimalisasi distribusi dan kolaborasi lintas sektor, stabilisasi harga beras dapat segera tercapai di seluruh wilayah, khususnya 214 kabupaten/kota yang menjadi fokus intervensi.