Jakarta - Sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Asta Cita, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat komitmen dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah dan program strategis. Beberapa Instruksi Presiden (Inpres) yang telah ditugaskan Presiden Prabowo, Kementerian PU bertindak sebagai leading sector dalam pembangunan infrastruktur. 

Beberapa di antaranya adalah Inpres mengenai percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, peningkatan konektivitas jalan daerah, serta pengembangan kawasan strategis pangan, energi, dan air nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, dalam pelaksanaan program strategis tersebut, pengawasan menjadi faktor penting agar program strategis berjalan tepat sasaran. “Keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari penyelesaian fisik, tetapi juga dari akuntabilitas dan integritas pelaksanaannya,” kata Menteri Dody.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida juga mengatakan, bahwa dalam setiap agenda besar pembangunan selalu berhadapan dengan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT). 

“Mulai dari keterbatasan sumber daya, kompleksitas teknis, dinamika sosial, hingga potensi persoalan hukum dan tata Kelola. Di sinilah peran strategis Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen dengan program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) menjadi sangat penting,” ujar Sekjen Wida dalam kegiatan PPS yang diselenggarakan di Bali, Jumat (12/9).

Sinergi dengan Kejaksaan Agung melalui program PPS ini bertujuan untuk memastikan proyek pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan Asta Cita. Harapannya agar proyek berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, dapat memitigasi risiko, baik hukum maupun non-hukum, menjaga akuntabilitas dan integritas pelaksanaan pembangunan, serta Menyusun rekomendasi strategis yang memperkuat percepatan pembangunan.

“Kegiatan PPS hari ini adalah langkah awal untuk menyatukan visi, menyamakan persepsi, dan membangun komitmen bersama. Kementerian PU dan Kejaksaan Agung adalah mitra strategis yang harus saling menguatkan. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Jaksa Agung Muda Intelijen dan jajaran atas dukungan dan kerja sama yang kuat selama ini. Semoga kegiatan ini menjadi pijakan awal bagi terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis yang bermanfaat nyata bagi rakyat,” ujar Sekjen Wida.

Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani juga mengungkapkan bahwa Kejaksaan telah melakukan langkah pengamanan terhadap sejumlah proyek strategis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. “Kejaksaan Agung telah melakukan pengamanan terhadap 39 proyek dengan nilai sekitar Rp20 triliun. Kriteria pengamanan proyek meliputi dasar penetapan yang jelas, identitas proyek yang lengkap sehingga memudahkan pemetaan potensi AGHT, serta memastikan tidak ada konflik kepentingan yang merugikan negara. Kami juga mengantisipasi potensi AGHT mulai dari pungutan liar, premanisme, hingga hambatan birokrasi,” jelas Jaksa Agung Reda.