Jakarta - Badan Gizi Nasional bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menyusul terjadinya beberapa insiden keamanan pangan di lapangan. Pertemuan yang dipimpin langsung Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, berlangsung di Bale Pakuan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (29/9).

Dalam forum tersebut, Dadan menegaskan bahwa aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan program. “Program MBG bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Karena itu, faktor keamanan pangan tidak boleh diabaikan. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum program kembali berjalan penuh,” tegasnya.

Rapat juga membahas langkah korektif di titik-titik pelaksana yang mengalami insiden. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan penghentian sementara operasional MBG di sejumlah Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) hingga evaluasi tuntas dilakukan.

“Pemerintah daerah mendukung penuh program ini, tetapi keselamatan masyarakat tetap prioritas. Penghentian sementara di titik bermasalah adalah langkah bijak sembari memperbaiki sistem distribusi dan pengawasan,” kata Dedi.

Badan Gizi Nasional akan menurunkan tim gabungan untuk meneliti rantai pasokan bahan pangan, proses distribusi, hingga standar penyimpanan dan penyajian di lapangan. Hasil evaluasi ini akan dijadikan dasar penyusunan standar operasional baru, termasuk peningkatan kapasitas tenaga pelaksana.

Dadan Hindayana menambahkan, kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar tujuan program tidak melenceng. “Kami berkomitmen memperbaiki tata kelola agar MBG benar-benar aman, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.