Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan bagi 1.800 penjamah pangan dari wilayah Bogor dan Sukabumi pada 4–5 Oktober 2025. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Dr. Nurjaeni, SSi, MSR.

Peserta berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sehari-hari melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut atas kejadian gangguan pencernaan di beberapa wilayah Jawa Barat, sehingga peningkatan kapasitas penjamah pangan dinilai mendesak untuk menjamin standar keamanan pangan di lapangan.

Dalam sambutannya, Dr. Nurjaeni menekankan pentingnya peran penjamah makanan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan pangan.

“Keamanan pangan adalah kunci dalam mendukung kesehatan masyarakat. Melalui Bimtek ini, kami berharap seluruh penjamah makanan dapat lebih disiplin menerapkan standar kebersihan dan sanitasi, sehingga terhindar dari potensi kontaminasi yang dapat menimbulkan keracunan atau penyakit bawaan pangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setiap dapur SPPG harus memiliki kesiapan penuh dalam mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, dengan menerapkan standar ketat seperti chef bersertifikat, rapid test food, filter air, penggunaan air galon untuk memasak, sterilisasi food tray, sertifikat laik higiene dan sanitasi, keterlibatan ahli gizi, serta pemasangan CCTV di dapur untuk pengawasan berkelanjutan.

Adapun materi yang diberikan meliputi prinsip dasar higienitas dan sanitasi pangan, identifikasi risiko kontaminasi, praktik pengolahan dan penyajian makanan aman, standar peralatan dapur, perilaku sehat bagi penjamah makanan, hingga pemanfaatan Learning Management System (LMS) untuk mendapatkan sertifikat Pelatihan Penjamah Pangan.

Dalam kesempatan terpisah, Sawin, S.Pd, Staf Dialur Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, menyebut pelaksanaan Bimtek ini merupakan langkah awal menuju standarisasi nasional dapur sehat SPPG.

“Bimbingan teknis ini bertujuan agar seluruh relawan dan pengelola SPPG memiliki pemahaman yang sama tentang standar pelayanan gizi, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, pemorsian, hingga pendistribusian makanan yang higienis dan aman,” katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada petugas di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pengetahuan tentang keamanan pangan menjadi hal yang mutlak.

“SPPG adalah ujung tombak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di daerah. Maka dari itu, penting bagi setiap dapur untuk menjaga kualitas makanan, kebersihan lingkungan kerja, serta memastikan tidak terjadi kontaminasi dalam proses penyajian,” imbuhnya.

BGN juga mendorong seluruh dapur SPPG di Indonesia untuk melengkapi diri dengan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikat Halal sebagai wujud komitmen terhadap mutu dan kepercayaan publik.

“Harapan kami, seluruh dapur SPPG di Indonesia bisa memenuhi dua standar utama tersebut agar program makan bergizi gratis berjalan sesuai prinsip keamanan pangan dan keberkahan konsumsi. Dengan begitu, masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program nasional ini,” pungkas Sawin.

Melalui kegiatan ini, BGN berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam praktik sehari-hari, serta menjadi teladan bagi pelaksanaan program pangan sehat dan bergizi di wilayah lain di Indonesia.