Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., menerima kunjungan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (22/10).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi kedua lembaga untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga yang terdampak bencana dan berada dalam kondisi sosial ekonomi rentan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BNPB memiliki mandat untuk melaksanakan pemulihan sosial ekonomi masyarakat pascabencana melalui berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sementara itu, BP Taskin dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 dengan mandat besar mengakselerasi pengentasan kemiskinan secara terpadu di seluruh Indonesia.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, kolaborasi antara BNPB dan BP Taskin memiliki semangat yang sama, yakni memperbaiki taraf hidup masyarakat melalui pendekatan berkelanjutan.

“BNPB fokus membantu masyarakat terdampak bencana agar dapat pulih dan bangkit, sementara BP Taskin memiliki cakupan yang lebih luas terhadap pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini penting agar upaya penanggulangan bencana juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Suharyanto.

Senada dengan hal itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menilai sinergi dengan BNPB menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa proses pemulihan pascabencana tidak berhenti pada pemulihan fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kami sepakat bahwa pemulihan masyarakat terdampak bencana tidak cukup hanya mengembalikan mereka ke kondisi semula. Justru, bencana dapat menjadi momentum untuk menata ulang sistem ekonomi lokal agar lebih tangguh, inklusif, dan produktif,” ungkap Budiman.

Ke depan, BNPB dan BP Taskin akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama teknis. Salah satu agenda utama adalah pemanfaatan dan integrasi data BP Taskin akan memadukan Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) dengan data potensi bencana BNPB guna menentukan wilayah prioritas yang membutuhkan intervensi terpadu antara pengentasan kemiskinan dan pemulihan pascabencana.

Selain itu, BP Taskin akan mengembangkan skema investasi berdampak sosial (social impact investment) serta mendorong kolaborasi dengan sektor filantropi dan swasta untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terdampak.

“Kami telah mulai menerapkan pendekatan ini di beberapa wilayah, seperti Cirebon, melalui konsolidasi lahan pertanian, koperasi, dan industri pangan. Dengan BNPB, kami ingin membawa pendekatan serupa ke daerah rawan bencana agar masyarakat yang terdampak bisa pulih dan tumbuh lebih kuat,” tambah Budiman.

Sinergi BNPB dan BP Taskin diharapkan dapat mewujudkan paradigma baru dalam penanggulangan bencana tidak hanya memulihkan, tetapi juga memberdayakan. Dengan demikian, masyarakat tidak sekadar bangkit dari bencana, melainkan mampu mencapai ketahanan sosial dan ekonomi yang lebih baik secara berkelanjutan.