Jakarta - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, memimpin rapat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT, Selasa (21/10/2025), di Ruang Rapat Gubernur NTT. Rapat tersebut dilaksanakan secara hybrid, menggabungkan kehadiran langsung dan daring, dengan dihadiri Plt. Kepala BPKP Provinsi NTT, Kapsari, jajaran Asisten Sekda, Pimpinan Perangkat Daerah, serta pejabat struktural pemerintah provinsi.

Dalam arahannya, Gubernur Melki menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program dan anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas setiap kegiatan harus menjadi prioritas agar pembangunan di NTT memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Banyak aset daerah yang belum termanfaatkan secara optimal. Jangan hanya mengeluh, tetapi hadirlah solusi. Semua aset harus bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur Melki.

Plt. Kepala BPKP Provinsi NTT, Kapsari, dalam pemaparannya menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP untuk memperkuat sistem pengawasan. Ia menjelaskan mekanisme review, audit, dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi fondasi transparansi dan integritas pemerintahan.

Auditor Ahli Madya BPKP, Ahmad Roziqin, menambahkan bahwa sejumlah pos PAD masih belum dikelola maksimal, dan banyak aset daerah yang masih idle atau belum tercatat. Ia juga menyoroti tantangan dalam strategi penagihan pajak dan pengelolaan pajak daerah yang belum optimal.

Menanggapi paparan tersebut, Gubernur Melki meminta semua Pimpinan Perangkat Daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPKP dengan langkah nyata. Ia berharap setiap program pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi membawa manfaat langsung bagi masyarakat NTT.

“Terima kasih atas dukungan dan masukan konstruktif dari BPKP Provinsi NTT. Bersama-sama kita perkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas di NTT,” pungkas Gubernur.