Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap masa depan anak-anak Indonesia agar tumbuh sehat, pandai, dan cerdas, serta menggerakkan ekonomi rakyat. “Selain meningkatkan asupan gizi anak-anak, program ini juga menggerakkan ekonomi rakyat karena melibatkan jutaan tenaga kerja dari dapur hingga penyedia bahan pangan,” ujar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam talkshow bertajuk “Upaya Meningkatkan Kualitas Gizi Bangsa Melalui Program Makan Bergizi Gratis” di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (23/10).

Hingga Oktober 2025, program MBG telah menjangkau lebih dari 36 juta penerima manfaat, dengan lebih dari 12.500 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. “BGN juga terus memperkuat standar mutu dengan penerapan sertifikasi SLHS dan HACCP bagi setiap dapur penyedia MBG, serta kewajiban memiliki chef profesional untuk memastikan keamanan pangan,” kata Nanik yang hadir dalam acara itu sebagai keynote speaker.

Program MBG ternyata memberikan efek berlapis (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Sebab, setiap dapur MBG melibatkan 50 tenaga kerja langsung, serta 10-15 pemasok bahan pangan lokal. Total, lebih dari 1,6 juta pekerja langsung dan 2,5 juta pekerja tidak langsung terlibat dalam ekosistem MBG, sekaligus menumbuhkan industri pendukung seperti peralatan dapur dan kendaraan distribusi. “Kami menyadari program ini belum sempurna. Namun kami terus berbenah dan terbuka terhadap evaluasi, kritik, dan kolaborasi. Tujuan utama kami adalah masa depan anak-anak Indonesia,” kata Nanik.

Dalam sesi diskusi, Kepala Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan ORPP BRIN, Satriyo Krido Wahono, menyoroti pentingnya inovasi dan riset pangan lokal untuk mendukung keberlanjutan program MBG. “Kita perlu memperkuat riset berbasis bahan pangan lokal agar penyediaan gizi tidak hanya bergizi seimbang, tapi juga mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Satriyo.

Sementara itu, Prof. Tjandra Yoga Aditama, Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, menekankan bahwa peningkatan gizi harus berjalan seiring dengan edukasi kepada masyarakat. “Pendidikan gizi perlu menjadi bagian dari budaya, seperti konsep shokuiku di Jepang. Di Indonesia, program MBG dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran gizi sejak dini di sekolah,” ujarnya.

Menambahkan perspektif praktis, Handry Wahyu Sumanto, Food Safety Chef dan pengurus Indonesian Chef Association, menyoroti pentingnya pengawasan keamanan pangan di dapur MBG. “Setiap dapur MBG harus memastikan higienitas dan keamanan makanan. Dengan pelatihan dan sertifikasi yang tepat, kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak dapat terus terjamin,” jelasnya.

Selain membahas gizi dan keamanan pangan, BGN juga menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan limbah makanan dan kemasan. Menurut Khairul Hidayati, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, setiap SPPG wajib memiliki sistem waste management yang terverifikasi. “Kami bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan berbagai pihak untuk memastikan limbah program MBG dikelola dengan baik. Beberapa SPPG telah berinovasi mengubah sampah sisa makanan menjadi biosolar, biogas atau pembuatan kompos melalui lubang biopori,” ujarnya.

"Sebagian limbah dapur MBG juga dimanfaatkan secara langsung sebagai pakan ternak, pakan lele dan maggot. Di sisi lain, sampah anorganik yang dihasilkan mulai didaur ulang menjadi produk lain seperti kerajinan barang siap pakai. Pemanfaatan limbah ini juga menggandeng organisasi kemasyarakatan atau yayasan di daerah sekitar SPPG," pungkas Hida.