Bandung - DPD Partai Gerindra Jawa Barat (Jabar) menyesalkan imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jabar terkait aksi #GantiPresiden2019 oleh kelompok massa tertentu menjelang pelaksanaan Asian Games 2018 di Jabar.

 

"Pernyataan tersebut kami nilai malah semakin menambah panasnya suhu politik saat ini. Seharusnya MUI Jawa Barat bisa menjadi penyejuk bukan malah membuat suasana semakin panas," kata Ketua DPD Partai Gerindra Jabar Mulyadi, melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (2/8).

 

Menurutnya, gerakan #GantiPresiden merupakan hak warga dalam menyuarakan pendapatnya di muka umum dan selama ini tidak ada aturan yang dilanggar dengan adanya gerakan tersebut.

 

Dia menambahkan gerakan #GantiPresiden2019 dijamin oleh konstitusi sehingga tidak ada masalah bila masyarakat yang ingin adanya perubahan menggelar deklarasi dan menyampaikan aspirasinya.

 

"Perlu digaris bawahi bahwa gerakan ini adalah hak rakyat yang di jamin oleh konstitusi," ujar Mulyadi.

 

Ia berharap imbauan tersebut tidak menjadi sikap resmi dari MUI Jabar namun hal itu menjadi pernyataan pribadi dari pengurus MUI Jabar.

 

"Kami mengharapkan semoga saja pernyataan atau imbauan tersebut tidak mewakili lembaga MUI yang terhormat, tapi pernyataan pribadi bukan dari pengurus MUI Jawa Barat" ujarnya.

 

Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jabar mengimbau agar semua pihak bisa menahan diri terkait dinamika kegiatan deklarasi ganti presiden oleh kelompok tertentu di masyarakat dengan mengusung tagar #GantiPresiden2019.

 

"Kami mengeluarkan imbauan ini untuk pihak yang pro (terhadap #GantiPresiden2019) atau yang kontra (terhadap #GantiPresiden2019). Imbauan ini semata-mata MUI buat untuk menghindari kemaslahatan," kata Sekretaris Umum MUI Jawa Barat H M Rafani Achyar, di Bandung, Rabu (1/8).

 

Rafani mengatakan setelah mencermati perkembangan politik di Tanah Air terkait dengan agenda Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden yang akan berlangsung pada tahun 2019 nanti, tampaknya sudah mulai memperlihatkan suhu yang agak memanas.

 

Menurut dia, situasi ini patut dicermati agar dinamika politik tetap berjalan pada koridor demokrasi yang sudah disepakati, sebaliknya bila tidak terkendali dan mengarah pada tindakan inkonstitusional sudah bisa dipastikan akan menimbulkan situasi buruk yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

"Terkait dengan perkembangan politik yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat akhir-akhir ini adalah maraknya politisasi agama terutama melalui medsos kegiatan deklarasi ganti Presiden oleh kelompok tertentu di masyarakat dengan mengusung tagar #GantiPresiden," kata dia.

 

"Bahkan sudah melakukan kegiatan Deklarasi pada tanggal 29 Juli 2018 di Batam dan menimbulkan konflik antar anak bangsa di sana," lanjut Rafani.

 

Berdasarkan informasi yang terima pihaknya. di Jawa Barat akan ada Deklarasi Ganti Presiden pada tanggal 11 Agustus 2018 di Kota Bandung berbarengan dengan rangkaian acara kegiatan Asian Games 2018 yaitu pawai obor Asian Games.

   

BACA JUGA :