Jakarta - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan pentingnya sinergi antarprovinsi di kawasan Bali-Nusra dalam merancang tata ruang wilayah yang adaptif dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan dalam Forum Koordinasi Penataan Ruang Bali-Nusa Tenggara yang digelar di Hotel Meruorah Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Selasa (21/10/2025).

Forum ini menjadi momentum penyelarasan arah pembangunan kawasan timur Indonesia antara pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan Ikatan Pelaku Kebijakan dan Manajemen Tata Ruang Indonesia (ISPASI), sebagai langkah sinkronisasi RPJMN 2025–2029 dengan RPJMD provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Bali-Nusa Tenggara.

Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menyatakan bahwa NTT menyambut baik forum ini sebagai wadah strategis untuk memperkuat kerja sama lintas provinsi.

“Kami telah bersepakat bersama Gubernur Bali dan NTB untuk mengembangkan wilayah prioritas unggulan secara terintegrasi melalui pendekatan tata ruang yang berpihak pada potensi daerah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sejumlah tantangan di daerah, mulai dari keterbatasan SDM dan anggaran, hingga lemahnya koordinasi antarperangkat daerah dalam pengawasan RTRW dan RDTR. Menurutnya, masih ada kesenjangan regulasi antara kebijakan pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal, terutama setelah berlakunya UU Cipta Kerja.

Melki Laka Lena berharap forum tersebut tidak berhenti pada tataran diskusi, melainkan melahirkan langkah konkret seperti mekanisme koordinasi lintas provinsi yang efektif, penyelarasan RTRW antarwilayah, serta strategi bersama pengendalian ruang berbasis perubahan iklim dan perkembangan teknologi.

“Kami juga mengusulkan agar kawasan perbatasan NTT dengan Timor Leste masuk dalam program pengembangan ekonomi khusus, agar ekonomi perbatasan tumbuh seimbang dengan sektor pariwisata,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ayodhia G.L. Kalake, menyebut kawasan Bali, NTB, dan NTT merupakan fokus perhatian nasional karena perannya sebagai simpul strategis dalam pembangunan wilayah timur Indonesia. Ia menyoroti tiga isu utama yang menjadi fokus pemerintah pusat: percepatan legalisasi RTRW dan RDTR, sinkronisasi tata ruang darat-laut yang seimbang secara ekologi, serta penguatan konektivitas antar pulau dan infrastruktur dasar seperti air dan energi.

“Setiap proyek strategis nasional di kawasan timur harus berpijak pada daya dukung lingkungan dan rencana tata ruang yang berkelanjutan,” tegas Ayodhia.

Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Najib Faizal, menambahkan bahwa Bali–Nusra ditargetkan menjadi superhub ekonomi dan pariwisata dalam RPJMN 2025–2029. Labuan Bajo sebagai pusat kegiatan nasional disebut memiliki peran penting dalam memperkuat rantai pasok kebutuhan dasar dari wilayah sekitar.

“Tata ruang bukan sekadar peta perencanaan, melainkan panduan investasi yang harus berpihak pada keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Acara ditutup dengan peluncuran International Conference on Spatial Planning and Infrastructure for Sustainable Development 2026, ditandai dengan pemukulan gong oleh Sesmenko Ayodhia Kalake dan disaksikan oleh Gubernur NTT beserta para kepala daerah se-Bali-Nusra.

Turut hadir sejumlah pejabat tinggi kementerian, perwakilan ISPASI, para kepala dinas PUPR provinsi dan kabupaten/kota, serta pimpinan balai PUPR wilayah Bali Nusra.