Pembunuhan Kim Jong Nam

Dituduh Bersekongkol, Malaysia Tersinggung

Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia Kang Chol Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Sri Anifah Haji Aman Kim Jong Nam Korea Utara Kim Jong Un korea selatan Foto: Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia Kang Chol (kiri) dan Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Sri Anifah Haji Aman.

Jakarta - Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia Kang Chol menuduh investigasi yang dilakukan kepolisian Malaysia atas kematian Kim Jong Nam dipolitisasi dan berkolusi dengan Korea Selatan.

Kecurigaan Kang Chol atas keterlibatan Korea Selatan muncul ketika media Korea Selatan menyebut kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un itu dibunuh oleh agen Korea Utara sehari setelah insiden.

Tidak terima, Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Sri Anifah Haji Aman menyikapi serius tuduhan tersebut. Anifah mengatakan tuduhan itu dirasa Malaysia sangat menghina negaranya.

"Pernyataan yang bertentangan (dengan Malaysia, red) adalah sangat menghina Malaysia, sebagaimana pernyataan bahwa Malaysia menjalin kolusi dengan pemerintah luar negeri lainnya," kata Anifah dalam keterangan persnya, sebagaimana diunggah lewat akun Twitter resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia, @MalaysiaMFA, Selasa (21/2).

"Tuduhan-tuduhan itu adalah delusi (khayal, red), bohong, dan setengah benar, adalah dasar dari kesimpulan Duta Besar yang menyatakan 'bisa jadi ada tangan orang lain di balik investigasi', dan 'investigasi polisi Malaysia tidak mengklarifikasi penyebab kematian dan mencari terduga pelaku, namun untuk tujuan politis'," sambungnya.

Saat Anifah menemui Kang Chol, Deputi Sekretaris Jenderal untuk Hubungan Bilateral telah menegaskan bahwa investigasi polisi telah dilakukan secara imparsial tanpa rasa takut. Investigasi juga dilakukan seturut hukum Malaysia.

"Di setiap bangsa yang berbudaya, ada norma untuk setiap kasus sebagaimana seperti yang diinvestigasi secara komprehensif ini. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Publik juga punya hak untuk tahu," kata Anifah.

Semua kedutaan besar juga lazim untuk bekerjasama dengan pemerintahan negara tuan rumah. Tujuannya untuk meyakinkan bahwa investigasi berjalan baik.

"Bukan untuk meragukan kredibiltas investigasi," tandas Anifah dalam keterangan tertanggal 20 Februari 2017 ini.