Jakarta - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menemui korban penggusuran Bukit Duri, Kampung Aquarium dan Kalijodo yang tinggal dan bertahan di Sekretariat Ciliwung Merdeka, Tebet, Jum'at (10/3).

 

Kehadiran Ketua MPR disambut langsung oleh Koordinator Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi, tokoh masyarakat Jaya Suprana serta puluhan perwakilan korban penggusuran Jakarta.

 

Nafsiyah, salah satu korban penggusuran asal Bukit Duri mengadukan nasibnya yang digusur tanpa ganti rugi padahal, dirinya mengaku selalu membayar PBB.

 

"Terima kasih Bapak Ketua MPR mau dengar keluhan warga. Selama ini kami ketakutan Pak karena tidak ada yang melindungi," lirih Nafsiyah.

 

Hal yang sama juga disampaikan Darma Yani, korban penggusuran asal Kampung Aquarium yang mengaku kehilangan tempat tinggalnya tanpa ganti rugi.

 

"Tanpa memperdulikan anak kecil, kami dianggap musuh negara karena diusir tanpa musyawarah. Apakah kami musuh negara?," tanyanya.

 

Menanggapi pengaduan tersebut, Ketua MPR menegaskan bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jelas salah. Sebab, pemimpin seharusnya berpihak pada rakyat, bukan sebaliknya.

 

"Pemimpin harusnya berpihak pada rakyat, bukan malah menindas. Perlakukan rakyat sebagai saudara, bukan musuh negara," tegas Zulkifli.

 

Sebagai Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa pemimpin disumpah untuk taat pada konstitusi.

 

"Di Pancasila tegas soal prinsip musyawarah mufakat. Maka menggusur tanpa musyawarah itu jelas bertentangan dengan nilai nilai Pancasila," tutupnya.

   

BACA JUGA :