Jakarta - Pembentukan Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) oleh Presiden RI Joko Widodo diapresiasi Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin. Ia menilai, sangat penting membumikan Pancasila di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen dan beragam.

 

"Kalau dulu sebelum era reformasi ada BP7, kalau sekarang dengan badan yang baru dibentuk ini, polanya hampir seperti yang dulu tanpa intimidasi dan tekanan. Tapi, tentu saja, metodenya diolah agar bisa diterima masyarakat, sebab era sekarang sangat berbeda dengan era dulu," ujar Mahyudin dalam keterangan tertulis, Jumat (9/6).

 

Hal itu dikatakan usai acara silaturahmi dan buka puasa bersama tokoh-tokoh nasional, sekaligus perayaan HUT ke-47 Mahyudin, di Jakarta, Kamis (8/6).

 

Mahyudin mengatakan perbedaan adalah kekayaan Indonesia dan itu harus dijaga. Jadi, membumikan Pancasila adalah agar persatuan bangsa Indonesia makin kuat, negara juga makin kuat. 

 

"Perubahan sangat cepat terutama teknologi salah satunya media sosial. Saya kira, mereka harus menggunakan berbagai upaya termasuk menggunakan media sosial, agar bisa lebih membumikan masyarakat sampai paling bawah," katanya. 

 

Terkait pembentukan UKP PIP tersebut, jauh-jauh hari sudah diusulkan dan dibicarakan Pimpinan MPR RI kepada Presiden RI. Pimpinan MPR mengusulkan agar pemantapan ideologi Pancasila pada masyarakat perlu penguatan. Untuk itu, terkait upaya pemantapan ideologi Pancasila tersebut perlu upaya bersama secara intens dan massif demi bangsa dan negara. 

 

"Alhamdulillah, permintaan MPR itu direspon Presiden melalui dibentuknya lembaga baru yang di bawah Presiden langsung. Figur-figur atau tokoh-tokoh nasional yang mengisi UKP PIP itu seperti sembilan orang Dewan Pengarahnya sampai Ketuanya Yudi Latief adalah para tokoh yang kapabilitasnya sangat baik dan tidak perlu diragukan lagi. Tinggal nanti Pak Yudi Latif selaku eksekutifnya merekrut orang-orang yang punya kemampuan untuk melaksanakan tugas ini, karena tugas ini juga termasuk berat untuk dilaksanakan," paparnya.

 

Sinergitas UKP PIP ini, lanjut Mahyudin, dengan berbagai pihak termasuk MPR sangat perlu dilakukan. Khusus sinergitas dengan MPR sendiri, mungkin nanti MPR arahnya lebih banyak supervisinya dan UKP di depan. Program Empat Pilar juga tetap berjalan dan akan dipadukan. 

 

Dukung Fatwa MUI

 

Dalam kesempatan itu Mahyudin juga mendukung langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. MUI menyebut fatwa tersebut dibuat berdasarkan kekhawatiran akan maraknya ujaran kebencian dan permusuhan melalui media sosial.

 

"Ya, positiflah saya kira. Kebebasan itu kan harus disambut dengan tidak berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Bebas yang menghormati hak orang lain. Saya kira, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kapasitasnya mendakwahkan kepada umat untuk melarang kegiatan-kegiatan media sosial yang sifatnya gibah, memfitnah, mencaci, memaki, memecah belah. Saya kira itu cukup bagus," kata Mahyudin.

 

Diutarakan Mahyudin, harus diakui selama ini, terutama setelah Pilkada DKI, media sosial itu penuh dengan hoax, black campaign, penuh dengan caci-mencaci. 

 

"Saya kira hal-hal negatif dan penuh permusuhan itu harus dihentikan. Kita isi dengan media yang baik, saling menasihati. Kalau dalam Islam itu watawa saubil haq, watawa saubil sabr (saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran). Saya kira itu tujuannya," tandasnya.

 

Hadir dalam silaturahmi dan buka puasa bersama tersebut antara lain, Ketua MPR RI Zulkilfi Hasan, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto, Jaksa Agung RI HM. Prasetyo, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI. 

   

BACA JUGA :