Foto: Rapat pleno ke-17 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di Gedung MUI, Jakarta Pusat. Jakarta - Wakil Sekjen PDI-P Achmad Basarah menegaskan bahwa partainya tidak memiliki pandangan yang membedakan antara konsep nasionalisme dan agama. Menurut Basarah, konsep nasionalisme dan Islam harus berjalan seiring dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang politik. Hal tersebut dia ungkapkan saat berbicara dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (26/4). Rapat Pleno ke-17 itu mengangkat tema "Membangkitkan Marwah Politik Umat Islam." "Konsep nasionalisme dan Islam itu berjalan beriringan," kata Basarah. Ia menuturkan, selama ini PDI P tidak pernah memisahkan antara nasionalisme dan Islam. Hal tersebut terlihat jelas dalam pemikiran Presiden Soekarno yang menjadi rujukan PDI-P. Menurut Basarah, pemikiran Soekarno juga dibentuk oleh pemikiran Islam. Tokoh Islam yang saat itu mempengaruhi pemikiran Soekarno adalag HOS Tjokroaminoto. Bahkan, Basarah menyebut Soekarno tertarik mengikuti dakwah Kiai Ahmad Dahlan dan akhirnya memutuskan masuk Muhammadiyah. "Warna Islam ini terbawa saat Soekarno mengkonstruksi ketatanegaraan Indonesia. Dalam PDI-P tidak ada dikotomi antara nasionalisme dan agama," ucapnya. Rapat Pleno ke 17 Dewan Pertimbangan MUI tersebut dihadiri oleh sejumlah petinggi parpol. Selain Basarah, hadir pula Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan petinggi Golkar Ali Mochtar Ngabalin. BACA JUGA : MUI : Dana Calon Jamaah Haji Boleh Diproduktifkan asal Memenuhi Empat Syarat Ini Polisi Diminta Usut Kasus Mi Samyang Mengandung Babi Pemilu 2019, Jumlah Kursi DPR dan DPRD Bakal Ditambah Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.