Jakarta - DPP Partai Golkar bersikap tegas terhadap Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai.

 

Surat peringatan pertama (SP1) diberikan kepada anggota Komisi I DPR itu karena dianggap mengganggu soliditas partai sebab menyebut Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto hampir menjadi tersangka dalam kasus e-KTP.

 

"Saudara-saudara sekalian saya dapat tugas dari dewan pimpinan pusat menyampaikan surat kepada Pak Yorrys. Surat itu adalah surat peringatan. Dari DPP Golkar tentang beliau dianggap melanggar kesepakatan rapat sehingga DPP perlu memberikan peringatan," kata Ketua Bidang Organisasi dan Daerah, Freddy Latumahina di kantor DPP Golkar, Jalan Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (2/5).

 

Ia menjelaskan Yorrys telah melanggar kesepakatan dalam rapat yang dilakukan pada 5 April 2017. Kesepakatan tersebut di antaranya mengenai soliditas partai, konsolidasi dalam Pemilu, hingga etika dalam rapat.

 

"Pada tanggal 5 April ada rapat pengurus harian partai Golkar. Yang memutuskan antara lain, Partai Golkar harus menjaga soliditas partai. Yang kedua, kompak konsolidasi Pilkada 2018 dan Pileg 2019," katanya.

 

"Ketiga apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan maka harus disampaikan di dalam rapat dan DPP menetapkan juru bicara. Kesepakatan itu kita pegang hingga sekarang," sambungnya.

 

Golkar mengeluarkan teguran tersebut karena dinilai memberikan pendapat di luar kebijakan partai. Freddy menuding Yorrys tidak konsisten karena melanggar kesepakatan yang disetujui.

 

"Dan pada 24 April, saya kira di luar dugaan Bung Yorris mengeluarkan pernyataan yang menggegerkan kita semua. Padahal yang mensponsori untuk tidak menyampaikan di luar partai itu Pak Yorrys sendiri. Karena itu DPP merasa perlu memberikan peringatan. Peringatan berupa peringatan tertulis," ujarnya.

 

Freddy mengatakan akan segera memanggil Yorrys untuk diberikan hak jawab. Namun, dirinya mengatakan kadernya tidak terpengaruh dengan pernyataan Yorrys.

 

"Setelah mendapat (SP1) ini beliau dikasih hak menjawab secara lisan atau tertulis. Yang dirugikan Partai Golkar, walaupun pernyataan itu tidak menggoyangkan soliditas. Syukur ketua-ketua DPD tidak terpengaruh dengan itu," katanya.

   

BACA JUGA :