Jakarta - Tiga provinsi di Pulau Kalimantan menjadi opsi lokasi baru ibu kota negara Indonesia. Adapun itu, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Timur (Kaltim).

 

Dari sederet daerah itu, Kaltim menjadi kandidat kuat pengganti Jakarta. Selain lebih siap dibandingkan daerah lain, Kaltim memiliki lahan dan infrastruktur lebih layak.

 

Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak mengatakan lokasi yang diusulkan menjadi ibu kota baru adalah kawasan di antara Balikpapan dan Samarinda.

 

Dari kedua kota itu, Kota Minyak yang dianggap paling siap. Pusat ibu kota nantinya di Teluk Balikpapan. Dari sisi pemandangan, kawasan tersebut memiliki nilai lebih. Dalam mendukung pemindahan ibu kota, proyek coastal road di sepanjang kawasan tersebut akan dibangun.

 

“Jadi nanti dijamin, Ibu Kota Negara (jika memilih Teluk Balikpapan-red) akan bebas banjir dan macet. Pemerintah Provinsi Kaltim siap untuk menjadi Ibukota Negara Indonesia. Siap dalam arti sesungguhnya. Kita sudah menyiapkan lahan sesuai kebutuhan,” kata Awang di Samarinda, Rabu (12/7).

Bupati Kukar, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.

Jika Balikpapan atau Samarinda layak jadi calon ibu kota, tentu saja tidak bisa berdiri sendiri. Perlu wilayah lain seperti Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai wilayah pendukung. Karena ibu kota memerlukan wilayah yang luas.

 

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi mengatakan persoalan daya dukung lahan teratasi jika beberapa wilayah di Kaltim bersatu. “Ibu kota perlu lahan luas dan plain (datar). Saya kira baik,” katanya.

 

Sementara itu, Bupati Kutai Kertanegara (Kukar), Kalimantan Timur, Rita Widyasari belum mau berbicara banyak terkait wacana pemindahan ibu kota baru Indonesia.

 

Ketika dihubungi untuk dimintai tanggapannya, calon gubernur dari Partai Golkar pada Pilgub Kaltim 2018 ini hanya menjawab singkat. “Wau,” katanya melalui pesan WhatsApp, Kamis (13/7).

 

Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro (kiri) dan Menteri ATR, Sofyan Djalil.

 

Lebih serius

 

Meski bukan kali pertama wacana pemindahan ibu kota Indonesia ini mengemuka, tapi pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) lebih serius. Terbukti, kajian awal pemindahan ibu kota dalam penyusunan.

 

Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain bersama Presiden Jokowi.

 

Dalam perbincangan terakhirnya dengan Jokowi, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota akan rampung tahun ini. Anggaran kajian pemindahan ibu kota sendiri juga sudah diusulkan Bappenas di dalam RAPBN 2018. 

 

"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang belum lama ini di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.

 

Bambang juga memastikan, ibu kota tidak akan berada di Pulau Jawa.

 

"Kemungkinan besar (ibu kota dipindah-red) di Pulau Kalimantan. Tapi spesifik di mananya di Kalimantan, itu yang masih akan kami finalkan," katanya saat itu. 

 

Adapun Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan sudah ada tiga alternatif daerah untuk dijadikan ibu kota baru.

 

"Tempatnya sudah ada tiga alternatif," kata Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (7/7).

 

Ia menjelaskan, dari tiga lokasi alternatif, Kementerian ATR sudah melihat ketersediaan lahan di dua lokasi di Kalimantan. Namun, ia masih enggan menyebutkan lokasi pasti calon ibu kota negara itu berada.

 

Ia mengatakan, pihaknya akan melihat kelaikan lahan di tiga lokasi alternatif calon lokasi ibu kota itu dari segi topografi dan risikonya, misalnya risiko bencana banjir.

 

Selain itu, pemerintah juga akan melihat apakah lahan itu termasuk kawasan hutan atau tidak.

 

"Nanti kami lihat kalau hutan lindung itu tidak boleh dibuka. Tapi dekat hutan lindung enggak apa-apa sehingga nanti ibu kota kita suatu saat berhutan," tutupnya.

   

BACA JUGA :