Jakarta - Badan Pangan Nasional dan PT Pos Indonesia (Persero) resmi menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Sinergitas Program dan Kegiatan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional yang di laksanakan pada Selasa (5/7/2025) di Bandung. Kolaborasi ini memperkuat upaya bersama dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan sumber daya, program, dan infrastruktur. 

Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas Budi Waryanto yang mewakili Plt. Sekretaris Utama dalam sambutan nya mengungkapkan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan distribusi pangan nasional. 

“Melalui sinergi dengan PT Pos Indonesia, kita harap distribusi pangan dapat dilakukan lebih efisien dan menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau,” ujarnya.

Dengan jangkauan layanan logistik dan keuangan, juga jaringan yang luas hingga ke pelosok negeri, PT Pos Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Lebih lanjut Ia menyebut jika ketahanan pangan menjadi tantangan global di tengah dinamika perubahan iklim dan kondisi geopolitik dunia. Untuk itu, kolaborasi menjadi kunci penting dalam menjawab tantangan tersebut. “Upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Kolaborasi antar sektor, termasuk dengan BUMN strategis seperti PT Pos Indonesia, sangat penting dilakukan,” tegasnya.

“Harapannya implementasi kerja sama ini dapat berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses dan distribusi pangan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya. 

Penandatanganan kesepahaman ini menandai komitmen bersama Bapanas dan PT Pos Indonesia dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendukung agenda strategis nasional di bidang pangan.

Kesepahaman ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy, dan Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman. Hal ini akan menjadi dasar dalam tindaklanjut penyusunan perjanjian kerja sama yang lebih teknis dan operasional sehingga implementasinya dapat berjalan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.