Jakarta - Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN menggelar sosialisasi penguatan layanan publik dan penataan ruang berintegritas pada Jumat (15/8). Kegiatan ini bertujuan menanamkan budaya anti-korupsi, meningkatkan transparansi, dan membangun pelayanan publik yang akuntabel.

Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menekankan pentingnya setiap kebijakan, pelayanan, dan keputusan di penataan ruang bebas dari konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, maupun gratifikasi. Ia menegaskan bahwa nilai dasar ASN seperti akuntabilitas, etika publik, dan komitmen anti-korupsi harus selalu dijunjung tinggi.

“Dengan dukungan KPK, kami memperkuat strategi pencegahan korupsi, pengendalian internal, serta membangun budaya kerja profesional, adil, dan transparan,” kata Suyus.

Hadir sebagai narasumber, Wahyu Hidayat dari KPK menekankan integritas pribadi setiap pegawai sebagai kunci kualitas pekerjaan. Ia juga memaparkan strategi pencegahan korupsi melalui pendidikan masyarakat, pencegahan sistemik, dan penindakan hukum untuk efek jera.

Kegiatan ini juga menampilkan pemaparan pejabat tinggi tentang langkah pencegahan korupsi di unit masing-masing, serta sesi diskusi interaktif yang dimoderatori Sekretaris Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati.

Acara diikuti oleh Yaved Duma Parembang (Inspektur Bidang Investigasi), Iin Herawati (Kepala Bagian Manajemen Risiko), para pejabat administrator, dan pegawai Direktorat Jenderal Tata Ruang, baik secara daring maupun luring.