Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana (Rakortek PB) Tahun 2025 untuk wilayah Barat dan Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa (23/9) ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Indonesia dengan kondisi geografisnya yang rawan gempa bumi, banjir, kekeringan, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan, menuntut adanya perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian penanggulangan bencana yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

BNPB menegaskan bahwa upaya tersebut harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Rancangan Akhir Rencana Strategis BNPB 2025–2029.

Rakortek PB tahun ini diikuti 75 peserta dari 19 Bappeda dan BPBD provinsi di wilayah Barat dan Tengah, termasuk BPBD Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, hadir pula 24 komponen perencana dari seluruh unit kerja eselon II di lingkungan BNPB serta perwakilan kementerian/lembaga teknis terkait. Rakortek dijadwalkan berlangsung selama empat hari, 23–26 September 2025.

Dengan mengusung tema “Sinkronisasi Program Penanggulangan Bencana yang Lebih Terpadu, Terarah, dan Berkesinambungan,” forum ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, kerja sama solid, serta keselarasan pusat dan daerah agar penanggulangan bencana lebih efektif dan efisien.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Tenaga Ahli Kepala BNPB, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, serta pejabat dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan BPDLH Kementerian Keuangan.

“Rakortek PB ini menjadi forum yang sangat strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah dan langkah penanggulangan bencana dapat sejalan serta saling mendukung,” ujar Rustian saat membuka acara.