Jakarta - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan optimisme mampu menyalurkan 350 ribu unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga akhir 2025. Target tersebut melonjak signifikan dibanding realisasi tahun lalu yang tercatat 220 ribu unit.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan capaian penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR Sejahtera FLPP menjadi dasar keyakinan tersebut. Hingga 24 September 2025, realisasi KPR FLPP sudah mencapai 180.126 unit atau 51,46 persen dari target, dengan nilai sekitar Rp22,35 triliun.

“Melihat capaian ini, saya optimistis target 350 ribu unit rumah subsidi akan tercapai di akhir tahun 2025. BP Tapera bersama seluruh pemangku kepentingan telah melakukan berbagai langkah percepatan dalam penyaluran pembiayaan FLPP,” ujar Heru.

Program FLPP tahun ini melibatkan 38 bank penyalur dan 7.354 pengembang di 11.421 lokasi, tersebar di 33 provinsi dan 394 kabupaten/kota. Jawa Barat mencatat realisasi tertinggi dengan 41.243 unit, disusul Jawa Tengah 15.665 unit, Sulawesi Selatan 14.463 unit, dan Banten 12.216 unit. Dari sisi bank penyalur, Bank BTN menempati posisi terbesar dengan 90.923 unit, diikuti BTN Syariah 36.589 unit, dan BRI 17.373 unit.

Di kalangan pengembang, Real Estat Indonesia (REI) menjadi penyumbang terbesar dengan 75.141 unit, disusul APERSI 54.409 unit, HIMPERRA 24.465 unit, ASPRUMNAS 5.944 unit, dan APERNAS 5.822 unit. Untuk memperluas akses, tahun ini BP Tapera menambah dua bank penyalur baru, yakni Bank Nobu dan Bank Artha Graha, sehingga total ada 41 bank yang aktif mendukung FLPP.

Selain itu, BP Tapera bersama OJK melakukan analisis terhadap lebih dari 111 ribu debitur di aplikasi Sikasep yang belum diproses bank agar segera ditindaklanjuti. Sebagai langkah percepatan, akad massal 25 ribu unit rumah subsidi akan digelar pada 29 September 2025 di Cileungsi, Bogor, dengan rencana kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto, jajaran menteri, anggota DPR, bank penyalur, serta pemangku kepentingan sektor perumahan.

Heru menambahkan, keberhasilan program ini tidak lepas dari dukungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang memungkinkan perluasan penerima manfaat hingga kelompok non-fixed income. Dengan begitu, profesi seperti pengemudi transportasi online, asisten rumah tangga, guru, petani, buruh, nelayan, tenaga kesehatan, hingga TNI dan Polri kini memiliki peluang lebih besar untuk memiliki rumah layak huni.

“Dukungan Kementerian PKP membuat penyaluran FLPP semakin tepat sasaran, termasuk menjangkau MBR dari berbagai latar belakang. Kini akses kepemilikan rumah tidak hanya untuk pekerja dengan penghasilan tetap, tetapi juga profesi informal,” jelasnya.

Dengan kuota yang meningkat menjadi 350 ribu unit, BP Tapera berharap semakin banyak masyarakat, termasuk generasi milenial dan Gen Z, dapat memiliki rumah subsidi. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya tujuan besar pemerintah menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.