Jakarta - Program perumahan rakyat melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menunjukkan hasil menggembirakan hingga akhir September 2025. Data terbaru per 26 September mencatat, penyaluran rumah subsidi telah berjalan masif di berbagai daerah, melibatkan bank penyalur hingga asosiasi pengembang.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pencapaian ini menandai hadirnya negara dalam menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Rumah subsidi adalah karpet merah untuk rakyat. Program ini bukan sekadar memberi rumah, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja,” ujar Menteri Ara.

Menurutnya, pembangunan satu rumah subsidi mampu menyerap sedikitnya lima tenaga kerja. Dampaknya terasa luas, mulai dari toko material, pekerja bangunan, hingga warung makan di sekitar lokasi proyek.

Jawa Barat Paling Tinggi

Secara wilayah, Jawa Barat mencatat realisasi tertinggi dengan 41.978 unit rumah subsidi. Jawa Tengah menyusul dengan 15.838 unit, lalu Sulawesi Tengah 14.811 unit, Banten 12.344 unit, Jawa Timur 12.083 unit, dan Sumatera Selatan 11.125 unit. Adapun Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan masing-masing menyalurkan lebih dari 7.500 unit.

Untuk skala kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi menduduki peringkat pertama dengan 9.537 unit, diikuti Kabupaten Bogor 7.028 unit, Kabupaten Tangerang 5.594 unit, serta Kabupaten Karawang 4.765 unit. Di luar Jawa, capaian signifikan juga diraih Kota Kendari (4.251 unit), Kota Palembang (4.175 unit), Kabupaten Deli Serdang (4.047 unit), dan Kabupaten Maros (3.833 unit).

Bank dan Pengembang Jadi Motor Utama

Perbankan memegang peran penting dalam menyalurkan FLPP. Bank BTN memimpin dengan 93.098 unit, disusul BTN Syariah 36.589 unit, BRI 17.515 unit, BNI 8.440 unit, dan Mandiri 7.963 unit. Bank daerah juga aktif berpartisipasi, di antaranya BJB dengan 2.923 unit dan BSI dengan 2.912 unit.

Dari sisi pengembang, Real Estat Indonesia (REI) menjadi penyumbang terbesar dengan 76.513 unit. Diikuti APERSI 55.188 unit, HIMPERRA 24.816 unit, ASPRUMNAS 6.064 unit, hingga asosiasi lain seperti APERNAS dan APPERNAS Jaya.

Penerbitan PBG Ikut Meningkat

Selain FLPP, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga mencatat tren positif. Provinsi dengan penerbitan tertinggi adalah Kalimantan Barat (6.494 unit), Sulawesi Selatan (5.728 unit), dan Kalimantan Selatan (4.847 unit).

Dengan capaian ini, pemerintah optimistis target penyaluran 350 ribu rumah subsidi pada 2025 dapat tercapai. Menteri Ara menekankan, kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, dan pengembang menjadi kunci memperluas akses perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.