Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menjadi salah satu pembicara dalam PaRD Annual Forum on Religion and Sustainable Development 2025 yang digelar di Istanbul, Turki, pada 7-8 Oktober 2025. Forum internasional ini mempertemukan pemimpin lintas agama, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk membahas peran agama dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Kamaruddin memaparkan pengalaman Indonesia terkait peran agama dalam ketahanan pangan melalui tajuk “Food Security and the Role of Religion: Lessons from Indonesia.” Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya isu teknis, tetapi juga moral dan spiritual.

“Menjamin setiap orang memiliki akses pada makanan yang aman, cukup, dan bergizi adalah tanggung jawab kemanusiaan sekaligus tanggung jawab spiritual,” ujarnya.

Menurut Kamaruddin, konsep halal dan thayyib dalam Islam memiliki kaitan langsung dengan ketahanan pangan. Perintah untuk mengonsumsi makanan yang halalan thayyiban tidak hanya menekankan kehalalan secara hukum, tetapi juga kualitas gizi, manfaat bagi manusia, dan keberlanjutan lingkungan.

Prinsip ini sejalan dengan standar modern ketahanan pangan yang menekankan ketersediaan, keamanan, nilai gizi, serta keberlanjutan produksi. Agama, kata Kamaruddin, memberikan panduan etis sekaligus energi sosial untuk memastikan sistem pangan yang sehat dan adil.

Kamaruddin juga menyoroti karakter multireligius Indonesia yang memiliki enam agama resmi dan ratusan tradisi lokal. Kebijakan pangan di Indonesia dirancang inklusif dan menghormati keragaman aturan diet serta nilai etis masing-masing pemeluk agama.

“Ketahanan pangan tidak hanya berbicara dari perspektif Islam, tetapi juga dari perspektif umat Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Semua memiliki pandangan etis tentang pangan yang patut dihargai,” jelasnya.

Pemerintah Indonesia memperkuat empat pilar ketahanan pangan, yakni ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas. Solidaritas sosial berbasis nilai agama menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, pandemi, dan disrupsi geopolitik. Lembaga keagamaan, seperti masjid, gereja, pura, dan vihara, berperan aktif dalam distribusi pangan dan bantuan sosial, terutama saat pandemi COVID-19.

Selain itu, Kamaruddin menyoroti perdagangan produk halal sebagai isu strategis global. Indonesia memperluas kerja sama internasional melalui Mutual Recognition Agreements untuk produk halal, sehingga pengakuan antarnegara lebih mudah dan kepercayaan konsumen meningkat.

Ia juga menekankan pentingnya etika konsumsi, sedekah, dan kepedulian lingkungan sebagai nilai universal lintas agama. Menghindari pemborosan pangan, menurutnya, merupakan bentuk ibadah ekologis.

Menutup sambutannya, Kamaruddin menilai PaRD menjadi platform penting untuk dialog lintas agama dalam pembangunan berkelanjutan. Ia mendorong pembentukan PaRD Asia sebagai ruang kolaborasi regional, khususnya dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan dan keadilan sosial di kawasan.

Forum PaRD 2025 di Istanbul menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan komitmennya menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi moral dalam mewujudkan dunia yang bebas dari kelaparan dan lebih berkeadilan.