Jakarta - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya melakukan audiensi dengan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN) di Kantor BGN, Kamis (16/10). Audiensi tersebut digelar untuk menampung aspirasi dan menindaklanjuti sejumlah keluhan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Perwakilan aliansi, Muhammad Yazdi, menyampaikan berbagai pertanyaan, salah satunya mengenai mekanisme rollback dan verifikasi pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menanggapi hal itu, Sony menjelaskan bahwa rollback merupakan mekanisme penurunan status atau pengaturan ulang tahapan pendaftaran. Langkah ini dilakukan agar proses seleksi calon mitra lebih tepat sasaran.

“Rollback dilakukan untuk memisahkan antara calon mitra yang benar-benar serius membangun SPPG dengan oknum yang hanya mendaftar tanpa realisasi. Jika dibiarkan, hal itu dapat menghambat mitra lain yang sungguh-sungguh mendukung program MBG,” jelas Sony.

Sony juga mengingatkan calon mitra agar memperhatikan keterangan pada dashboard pendaftaran. Ia menegaskan bahwa mitra belum diperbolehkan melakukan pembangunan atau persiapan dapur sebelum titik lokasi pengajuan disetujui oleh verifikator BGN.

“Sebelum diverifikasi, jangan dulu membangun. Mitra baru bisa melakukan pembangunan setelah memasuki tahap kedua atau proses persiapan,” tegasnya.

Menurutnya, pada tahap persiapan tersebut, mitra sudah dapat melakukan renovasi atau pembangunan. Namun dari hasil monitoring, ditemukan banyak mitra yang tidak menunjukkan perkembangan meski sudah diberikan waktu 45 hari.

“Pada Agustus, tercatat sekitar 13 ribu mitra telah memasuki tahap persiapan. Namun setelah kami pantau, banyak yang tidak berprogress. Karena itu, dilakukan rollback agar kuota tidak tertahan oleh mitra yang tidak aktif,” tambah Sony.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa indikasi progress 0% sering terjadi karena calon mitra tidak mengunggah bukti pembangunan di portal. Kondisi tersebut kerap disalahartikan sebagai keberadaan SPPG fiktif, padahal yang terjadi adalah ketidakterisian data pembangunan.

Dalam setiap tahapan persiapan, mitra diwajibkan melampirkan video bukti kegiatan mulai dari penyediaan peralatan hingga perekrutan relawan. Bila progress mencapai 100%, barulah pendaftaran dapat melanjut ke tahap survei lapangan dan verifikasi berita acara kelayakan.

Selain membahas mekanisme rollback, perwakilan aliansi juga menyoroti adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pendaftaran SPPG. Menanggapi hal tersebut, Sony meminta agar setiap temuan dilaporkan secara rinci kepada BGN dan aparat penegak hukum.

“Kalau ada pungutan dalam pendaftaran calon mitra, para korban bisa melapor kepada BGN dan aparat hukum dengan disertai bukti dan saksi. Kami akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menindaklanjutinya,” pungkas Sony.