Jakarta - Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menegaskan perlunya langkah cepat dalam mengantisipasi dua tantangan besar yang muncul dalam pelaksanaan program: potensi kenaikan harga pangan dan keamanan pangan di SPPG. Hal ini dibahas dalam rapat Pelaksana Harian yang digelar di kantor BGN, Jakarta, Jumat (14/11).

Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan bahwa kenaikan konsumsi bahan pangan akibat beroperasinya ribuan SPPG mulai mempengaruhi harga sayuran, ayam, dan telur.

Situasi ini bisa diperburuk oleh meningkatnya permintaan pada momentum Nataru dan Ramadan. “Pokja Pasokan Bahan Baku Pangan harus bergerak cepat untuk memastikan inflasi tetap stabil,” kata Nanik.

Di tengah tekanan pasokan pangan, pemerintah menyiapkan solusi berlapis. Selain pembangunan peternakan terintegrasi senilai Rp20 triliun oleh BPI Danantara, Tim Koordinasi juga mendorong strategi jangka pendek, seperti diversifikasi menu protein di SPPG dan pemanfaatan lahan kosong di daerah untuk meningkatkan produksi pangan lokal.

Isu lain yang tak kalah penting adalah keamanan pangan. Dengan bertambahnya SPPG hingga ke wilayah terpencil, kebutuhan sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) meningkat pesat. Saat ini, 5.031 SPPG telah mengajukan SLHS, sedangkan 9.249 belum mengajukan.

Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa penerbitan SLHS tidak dipungut biaya, meskipun uji sampel membutuhkan biaya retribusi daerah sebesar Rp1–2 juta.

Selain Pokja Pasokan Bahan Baku Pangan, Tim Koordinasi juga menetapkan empat pokja lain: Pokja Kelembagaan dan Infrastruktur, Pokja Keamanan Pangan dan Pemenuhan Gizi, Pokja Pemberdayaan Pemerintah Daerah, serta Pokja Pemberdayaan Penerima Manfaat. Pokja-pokja ini akan fokus pada penguatan struktur organisasi, distribusi SDM untuk kantor bersama di daerah, pendampingan SPPG, serta penguatan peran pemerintah daerah terutama di wilayah 3T.

Melalui pembentukan lima pokja ini, Tim Koordinasi berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih cepat, terstandarisasi, dan mampu menghadapi dinamika lapangan secara adaptif, termasuk menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan keamanan makanan yang dikonsumsi jutaan penerima manfaat.