Jakarta - Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional (BGN), Sarwono, menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memastikan kesiapan operasional mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan makanan, hingga distribusi kepada para penerima manfaat.

“Pendidikan gizi juga penting agar siswa memahami makanan yang disajikan dan terdorong untuk menghabiskannya. Penguasaan seluruh aspek itu kunci agar program berjalan aman dan efektif,” ujar Sarwono, Jumat (21/11).

Sejak diluncurkan awal 2025, program MBG telah mengoperasikan 15.364 SPPG dan menjangkau lebih dari 41,86 juta penerima di seluruh Indonesia, termasuk anak usia dini, pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap pemenuhan gizi anak Indonesia. Bahkan, Presiden turut menghitung sendiri komposisi menu dengan anggaran Rp10 ribu per porsi.

“Beliau ingin memastikan dua jenis lauk tersedia dan nilai gizi seimbang terpenuhi. Jangan ada pemangkasan atau mark-up anggaran bahan baku,” tegas Nanik.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa evaluasi program akan dilakukan setiap enam bulan melalui pengukuran tinggi dan berat badan seluruh penerima MBG. Data tersebut akan melengkapi laporan kesehatan anak sekolah dalam program CKG.

Untuk memperkuat pengawasan, program MBG akan dikawal bersama oleh Kemenkes, Kemendagri, BGN, dan Badan POM.