Jakarta - Konflik internal antar pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuat salah satu dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mojokerto terpaksa berhenti beroperasi.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, yang hadir dalam Rapat Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG, Selasa (25/11/2025).

Nanik mengungkapkan kekesalannya atas perselisihan yang terjadi di tingkat pengelola, karena berdampak langsung pada keberlangsungan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. “Kalau kalian malah berantem dan tidak bisa bekerja sama, bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.

Kasus paling mencolok terjadi di SPPG Desa Japan, Kecamatan Sooko, di mana perbedaan pendapat menyebabkan ahli gizi dan akuntan memilih mundur, sementara kepala SPPG tidak aktif hadir. Akibatnya, layanan dapur hanya bertahan lima hari sejak mulai beroperasi pada 20 Oktober 2025. “Kami baru mulai 20 Oktober, tapi baru 5 hari jalan, harus berhenti,” jelas Mitra SPPG, Syaikhu.

Selain persoalan konflik, Nanik juga menemukan rendahnya kepatuhan SPPG terhadap standar sanitasi. Dari puluhan dapur MBG di Mojokerto, hanya sebagian kecil yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

1. Kabupaten Mojokerto: 8 dari 52 SPPG memiliki SLHS
2. Kota Mojokerto: 3 dari 7 SPPG memiliki SLHS

Nanik memberikan batas waktu 30 hari bagi seluruh SPPG untuk mendaftarkan SLHS. “Jika dalam 30 hari belum mendaftar, SPPG akan kami tutup,” tegasnya.

Di akhir arahannya, ia mengingatkan agar para pengelola tidak saling merasa lebih hebat atau mendominasi. “Kalian bisa mencontoh Pak Prabowo yang bisa merangkul semua lawan politiknya. Jangan sampai hanya urusan dapur, tetangga kampung malah bermusuhan,” kata Nanik.