Cilacap—Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyerahkan sertifikat pekerja konstruksi kepada 32 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusakambangan dan 100 narapidana LP Cipinang. Mereka telah lulus pelatihan dan telah diuji kompentensinya sebagai tukang batu, tukang kayu (meubelair) dan bangunan umum.

Penyerahan sertifikat, ini dilakukan di LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah dan disaksikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Jumat, (27/7/2018).

Program ini sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa setelah prioritas pembangunan infrastruktur, kini prioritasnya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Kementerian PUPR tidak hanya membangun infrastruktur fisik saja, seperti kerjasama dengan Kemenkumham ini, membekali warga binaan yang juga warga negara Indonesia, dengan keterampilan dibidang jasa konstruksi,” kata Menteri Basuki.

Sementara Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin mengatakan dengan keterampilan yang sudah dimiliki warga binaan akan mendapat kesempatan bekerja pada proyek konstruksi termasuk yang dibangun Kementerian PUPR.

"Masyarakat juga harus bisa merubah mindsetnya, jangan dilihat mantan napinya akan tetapi harus dilihat skilnya,"tambahnya.

Selama masa tahanan, warga binaan yang telah mendapatkan sertifikat tetap diberikan ruang praktek yakni membangun prasarana-sarana yang ada di sekitar Lapas. Bagi yang telah bebas bersyarat, dapat dimanfaatkan untuk membangun fasos/fasum atau bekerja di badan usaha konstruksi.

Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman oleh Menteri Basuki dan Menteri Yassona tentang peningkatan kapasitas bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan di Bidang Jasa Konstruksi.

Kemudian dilanjutkan penandatanganan oleh Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin dengan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami tentang pelatihan kerja bangunan.  

Kerjasama ini melanjutan kerjasama sebelumnya tahun 2012-2017 yang telah berhasil melaksanakan pelatihan bagi narapidana di bidang konstruksi dan pengelolaan air limbah dan sampah sebanyak 4 angkatan.

Hasil kerjasama tersebut yakni telah dibangunnya sarana pengolahan air limbah / sampah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang dan Salemba oleh peserta pelatihan.

“Pekerja yang telah tersertifikasi termasuk warga binaan LP, akan tercatat dalam database LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) yang  menjadi informasi bagi seluruh badan usaha jasa konstruksi yang memerlukan tenaga terampil. Melalui program ini bukan hanya memenuhi amanat UU Jasa Konstruksi No 2 tahun 2017 yang mewajibkan tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat, tapi juga akan meningkatkan kesejahteraan dan pola hidup warga binaan pada saat mereka kembali ke lingkungan kerja,” kata Menteri Basuki.  

Target kerjasama yang baru ini diperluas tidak hanya ditujukan untuk para warga binaan pemasyarakatan yakni para Narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa tahanan dan Klien (narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat), tetapi juga ditujukan untuk para petugas pemasyarakatan. Saat ini terdapat 173.367 warga binaan dan 44.252 klien yang tersebar di seluruh lapas di Indonesia.

Selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi pembangunan LP Karanganyar dengan tingkat keamanan tinggi (Super Maximum Security) dan lokasi pembangunan Rusus dan Rusun  bagi petugas Lapas yang ditargetkan selesai akhir tahun 2018. Para pekerja yang terlibat sebanyak 300 pekerja juga telah mengikuti sertifikasi sebagai tenaga kerja terampil kelas 3, dengan menggunakan pola uji langsung (on site).

Turut mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Direktur Rumah Khusus, Chris Robert Marbun. Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Dewi Chomistriana, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S.  Atmawidjaja, dan Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Eddy Irwanto.