Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menuturkan bahwa bantuan pangan beras yang dialokasikan pada Juni dan Juli ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Penuturan ini ia sampaikan saat meninjau penyaluran bantuan pangan beras di Markas Kodam III Siliwangin, Bandung, Jawa Barat, pada Kamis, 24 Juli.

"Bantuan pangan dua bulan ini adalah bagian dari stimulus ekonomi dan ini perintah dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Dua bulan 20 kilo. Menyasar 18,27 juta penerima bantuan pangan. Badan Pangan Nasional telah menugaskan Bulog untuk mendistribusikan secepatnya karena ini sudah ditunggu dari bulan lalu," ujar Arief dalam keterangannya.

Hingga 24 Juli, realisasi penyaluran bantuan telah mencapai 88.632.820 kilogram beras atau menjangkau 4.431.641 PBP setara dengan 24,25 persen dari target total 18.277.083 PBP.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga tengah menggencarkan distribusi beras SPHP yang bertujuan untuk menstabilkan harga dan pasokan beras di pasaran. Sebanyak 1,3 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) disiapkan untuk disalurkan secara bertahap hingga akhir 2025.

"Kalau masyarakat melihat beras dengan kemasan berwarna kuning-hijau, itu adalah beras SPHP. Program ini sudah disetujui Pak Presiden sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan nasional," jelas Arief.

Beras SPHP akan disalurkan melalui berbagai jalur distribusi resmi seperti instansi pemerintah, outlet pangan terdaftar, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang baru saja diluncurkan Presiden. Distribusi ini melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk TNI, Polri, Forkopimda, dan dinas pangan di tingkat daerah.

Di kesempatan itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa proses penyaluran kini diperkuat dengan dukungan teknologi digital guna memastikan akurasi dan ketepatan sasaran penerima.

"Bantuan pangan kali ini menggunakan aplikasi bantuan pangan. Semua penerima manfaat harus masuk dalam daftar dari dinas sosial. Mereka akan mendapat undangan berupa secarik kertas dengan barcode yang nantinya di scan dan dicocokkan dengan KTP. Setelah sesuai, barulah beras bisa diserahkan," jelas Rizal.

Untuk beras SPHP, lanjut Rizal, distribusi dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi Klik SPHP. Para pengecer yang ingin menjual beras SPHP wajib mendaftarkan diri dengan menyertakan KTP dan izin usaha, dan akan diverifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.

"Setiap pengecer maksimal hanya boleh membeli 2 ton. Mereka juga harus menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi petunjuk teknis dari Badan Pangan Nasional dan Bulog, tidak boleh membuka kemasan, menjual lebih dari dua pack, dan siap menerima sanksi jika melanggar," tegasnya.

Penyaluran SPHP dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu pasar tradisional, koperasi Merah Putih, dan pasar murah yang digelar instansi pemerintah bersama TNI-Polri.