Jakarta - Jumlah kabupaten/kota dengan harga beras turun meningkat menjadi 58, menandakan program stabilisasi pangan pemerintah mulai efektif. Langkah ini meliputi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras untuk masyarakat berpendapatan rendah.

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi NFA, Nita Yulianis, mengatakan hingga 1 September 2025, penyaluran SPHP mencapai 303,18 ribu ton, sedangkan bantuan pangan beras periode Juni–Juli tercatat 360,47 ribu ton atau hampir 99 persen. “Gerakan Pangan Murah sudah digelar 7.540 kali di 461 kabupaten/kota dan 36 provinsi, membantu masyarakat mengakses beras dengan harga lebih terjangkau,” ujar Nita.

Selain itu, NFA melaksanakan 13 aksi strategis, termasuk pembangunan kios pangan, pengoperasian sarana rantai dingin, dan edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Gerakan Stop Boros Pangan juga digencarkan untuk menekan food loss and waste hingga 17 persen.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan, meski jumlah kabupaten/kota yang harga berasnya turun meningkat, masih ada 214 daerah yang harga berasnya di atas acuan pemerintah. “Minggu ini kami fokus ke daerah-daerah tersebut bersama NFA, Bulog, dan Kementerian Pertanian,” kata Tito.

Program ini menunjukkan pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.