Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) meminta percepatan pemenuhan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan. Dari total 625 SPPG di provinsi tersebut, baru 46 unit yang memiliki sertifikasi resmi.

Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, menegaskan bahwa pemenuhan standar higienitas menjadi syarat utama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sulsel harus mengejar ketertinggalan. SLHS itu wajib, tidak bisa ditawar. Semua SPPG harus memenuhi syarat sesuai ketentuan dinas kesehatan,” ujarnya saat kegiatan pelatihan penjamah makanan di Makassar.

Suardi menjelaskan, secara nasional terdapat 15.410 SPPG, namun yang beroperasi baru 14.230 unit. Program tersebut telah menjangkau 41,92 juta penerima manfaat di Indonesia.

Ia juga memperingatkan agar setiap proses pengolahan makanan dilakukan secara teliti dan higienis. Jika tidak, upaya penurunan stunting dan perbaikan gizi bisa terhambat.

“Tidak bisa asal masak. Sayur tidak boleh disimpan lama karena bisa menghasilkan nitrit. Semua itu akan dilatih supaya kejadian keracunan tidak terulang,” tegasnya.

Pelatihan penjamah makanan BGN kali ini melibatkan sekitar tujuh ribu peserta dari Makassar, Bulukumba, dan Wajo, terdiri dari juru masak, ahli gizi, hingga petugas akuntansi.