News
Sabtu, 15 November 2025 | Redaksi
Kami menghormati dan siap melaksanakan sepenuhnya putusan MK. Ini adalah landasan penting untuk memperkuat kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola pertanahan yang lebih baik dalam pembangunan IKN.
Ini tentunya tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tapi menjadi kebutuhan organisasi sesuai arahan yang disampaikan oleh Menteri Nusron, di mana 80% pekerjaan di Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan publik.
Kita harus tegas dalam prinsip, tapi luwes dalam pelayanan. Prinsipnya semua bisa dilayani, tapi jalannya jangan kaku hanya karena standar operasional prosedur (SOP). Cari jalan, asal tetap dalam koridor aturan.
NPB, BPBD Provinsi Jawa Tengah, Basarnas, TNI, Polri, serta 512 personel dari berbagai lembaga relawan terus bekerja di lapangan sejak hari pertama kejadian. Tim gabungan telah membuka dapur umum, pos kesehatan, hingga pos lapangan yang mengoordinasikan klaster-klaster kebencanaan.
Jumat, 14 November 2025 | Redaksi
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menegaskan bahwa rencana tata ruang tidak boleh dipandang sekadar dokumen formalitas. Menurutnya, RDTR memiliki nilai strategis sebagai instrumen yang mempercepat perizinan berusaha dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan terkait pemanfaatan ruang.
